Demokrasi Pemilu: Antara Konseptual dengan Kontekstual

Perkembangan demokrasi di Indonesia kian hari kian mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pesta demokrasi pada masa dua pemilu terakhir. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya jumlah partai politik yang ikut dalam ajang pemilihan umum tersebut. Pada pemilu tahun 2004 jumlah partai politik yang ikut dalam pemilihan umum adalah sebanyak 24 parpol. Sedangkan pada pemilu legislatif 2009 kali ini, jumlah partai politik yang ikut dalam ajang pemilihan umum adalah sebanyak 38 parpol ditambah lagi dengan 6 partai lokal di Aceh, jadi total seluruhnya ada 44 parpol. Hal ini membuktikan betapa maraknya demokrasi di Indonesia. Dari pemilu tahun 2004 hingga pemilu 2009, berarti tercatat penambahan jumlah parpol sebanyak 20 partai. Transformasi yang begitu nyata jika dibandingkan dengan masa pasca orde baru.

Lalu, apakah dengan banyaknya jumlah partai yang ikut dalam pemilu dinilai efektif oleh masyarakatuntuk menyuarakan aspirasi mereka di DPR?

Menurut Dr. William Liddle, demokrasi memerlukan kepemimpinan politik yang memiliki dua sifat, yaitu representatif dan mampu memerintah (William Liddle. Proporsional atau Distrik? Sumber: Kompas 2 Juni 1998). Kedua sifat ini tentu saja merupakan harapan yang sangat diidamkan oleh seluruh rakyat, tidak terkecuali rakyat Indonesia. Sementara, sistem pemilu sendiri memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional. Pada umumnya, para pakar menanggap bahwa sistem elektoral proporsional lebih unggul dari segi perwakilan. Proporsi kursi suatu organisasi politik dalam badan legislatif akan persis sama dengan proporsi suara yang diperoleh (persentase kursi = persentase suara). Sistem proporsional dianggap sangat fair, karena hampir tidak ada sisa suara pemilih yang tidak terwakili di Parlemen (William Liddle. Proporsional atau Distrik? Kompas, 2 Juni 1998; Dwight King, Seandainya Sistem Distrik Berlaku pada Pemilu 1955. Kompas, 15 Juni 1998).

Sedangkan sistem distrik dinilai sebaliknya. Namun dilihat dari segi pemerintah yang mampu memerintah, sistem distrik dianggap lebih baik. Sistem distrik lebih menghasilkan pemerintahan yang mampu memerintah. sebab jumlah organisasi politik cenderung berkurang. Partai-partai kecil yang memperoleh suara minoritas dengan sendirinya akan melakukan koalisi dengan partai yang lebih kuat dan membentuk sebuah sistem konsolidasi. Sehingga kemungkinan pemerintahan koalisi yang lemah lebih kecil. Maka sistem distrik akan membentuk pemerintahan yang lebih kuat dan stabil di lembaga legislatif. Sistem ini akan memunculkan partai unggul yang memiliki amanat dari rakyat yang lebih kuat, kepemimpinannya dalam pemerintahan koalisi akan diakui, dan pengaruh partai-partai kecil berkurang (Dwight King, Seandainya Sistem Distrik Berlaku pada Pemilu 1955. Kompas, 15 Juni 1998).

Jika berdasarkan pada konsep di atas, maka seharusnya sistem pemilu yang ada saat ini—dengan jumlah partai yang sangat banyak—dinilai mampu merepresentasikan aspirasi dalam suara rakyat.

 

Kontekstualitas di dalam Masyarakat

Pemilu legislatif 2009 ini merupakan sebuah fennomena yang sangat menarik untuk dikaji. Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan disain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan disain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal. Sulit untuk ditemukan padanan lain dari kasus negara-negara lain di dunia ini–terutama negara dengan tingkat kompleksitas permasalahan dan kependudukan seperti Indonesia—ketika dalam waktu yang relatif singkat karakter sistem politik berubah wujud dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya, yaitu dari titik otoritarian ke titik demokrasi liberal (Dr. Bima Arya Sugiarto. Partai Politik dan Prospek Demokratisasi. http://bimaaryasugiarto.blogspot.com/2008/03/partai-politik-dan-prospek.html :7, 1 Maret 2008).

Namun sebenarnya bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu yang ada saat ini? Apakah mereka menilai aspirasi mereka sudah dapat direpresentasikan dengan baik oleh para wakil rakyat di DPR, seperti halnya yang diungkapkan di dalam konsep sistem pemilu proporsional? Masyarakat merupakan subjek yang kepentingannya berhak untuk diperjuangkan oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih melalui pemilu. Oleh karena itu, penulis melakukan survey untuk mengetahui tanggapan masyarakat apakah dengan banyakmya jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu legislatif dinilai efektif untuk menyuarakan aspirasi mereka di DPR.

Setelah mengadakan survey kepada sejumlah orang responden, ternyata dari 14 orang yang diajukan pertanyaan, 13 di antaranya menyatakan tidak setuju. Mereka lebih menyukai sistem elektoral seperti yang ada di Amerika Serikat dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit (sistem distrik). Selain itu, ada banyak alasan mengapa mereka, sebagai rakyat, menilai bahwa banyaknya jumlah partai politik yang ada saat ini belum tentu mampu merepresentasikan suara mereka.

Pertama, dengan banyaknya jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu, masyarakat mengalami kesulitan untuk menentukan pilihannya. Hal ini disebabkan karena rakyat merasa bingung untuk menentukan mana di antara partai-partai tersebut yang mampu membawa perubahan bagi mereka ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan jumlah partai yang lebih sedikit di dalam pemilihan umum, mereka merasa lebih mudah mengenali partai beserta visi misinya dengan jelas. Sehingga pelaksanaan pemilu juga tidak merepotkan.

Kedua, walaupun secara konseptual, sistem pemilu yang ada saat ini dianggap lebih representatif, namun nyatanya, secara kontekstualitas tidak demikian. Wakil rakyat yang telah mereka pilih dinilai justru lebih memikirkan ”kepentingan” pribadi dibandingkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka sebagai rakyat.

Ketiga, apabila jumlah partai yang ada lebih sedikit, maka seperti yang diungkapkan dalam konsep sistem pemilu distrik, bahwa pemerintahan yang terbentuk akan menciptakan sistem koalisi yang lebih kuat. Hal ini juga akan menciptakan sistem kabinet yang lebih kuat dan stabil. Sehingga tidak menimbulkan fragmentasi yang sangat besar di DPR.

Keempat, dari segi pembiayaan, jumlah partai politik yang lebih sedikit mampu menghemat biaya pengeluaran dalam pelaksanaan pemilu. Surat suara, misalnya. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit, maka kertas yang digunakan untuk memuat daftar nama partai beserta daftar nama calon setiap partai dapat dihemat lebih banyak.

Kelima, dengan jumlah partai yang lebih sedikit dalam pemilu, maka lebih sedikit pula jumlah partai yang akan duduk di kursi legislatif. Hal ini berarti pengaturan di dalam lembaga legislatif akan semakin mudah, temasuk dalam hal oposisi pemerintahan. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit, maka oposisi yang terbentuk akan semakin jelas. Sehingga kontrol terhadap pemerintah di badan legislatif dapat berlangsung dengan lebih baik.

Terakhir, last but not least, dengan banyaknya jumlah partai yang ikut dalam pemilu, maka kecenderungan golput akan semakin besar. Hal ini dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada poin pertama, bahwa rakyat merasa bingung untuk menentukan partai pilihannya yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika angka golput semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa hasil pemilu sebenarnya tidak mewakili seluruh keinginan masyarakat, karena banyak rakyat yang tidak memberikan suaranya di dalam pemilu.

Berbagai alasan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat menilai dengan banyaknya jumlah partai yang ikut dalam pemilu legislatif kurang mampu merepresentasikan suaraka mereka di DPR. Menurut King, para pakar yang menganjurkan bahwa sistem distrik memperlemah basis kepartaian sebaiknya mengubah posisi mereka. Lebih benar, sistem distrik akan memperkuat partai-partai agak besar, dan memperlemah partai-partai agak kecil (Dwight King, Seandainya Sistem Distrik Berlaku pada Pemilu 1955. Kompas, 15 Juni 1998). Sedangkan kekhawatiran bakal terciptanya pemerintahan yang otoriter dengan sistem partai tunggal mungkin perlu ditepis mengingat struktur masyarakat yang kini lebih kritis terhadap konsep demokrasi itu sendiri.

 

Annisa Mardiana D.

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

.

 

 

 

 

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s