Penyimpangan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Masa Pemerintahan John Howard

Setiap pemerintahan dalam suatu negara pasti memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Peranan dan fungsi tersebut direpresentasikan dalam bentuk sistem politik. Sistem politik berkaitan dengan pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan akan menghasilkan output berupa kebijakan publik. Ada empat klasifikasi kebijakan di bidang publik yang melibatkan sikap dan tindakan (actions) dari pemerintah. Keempat kebijakan tersebut meliputi bidang: Distribusi, Ekstraksi Sumberdaya (perpajakan/taxation), Peraturan (Regulation of human behaviour) dan Symbolic outputs[1].

Kebijakan publik yang berupa fungsi distribusi akan menghasilkan implementasi kebijakan berupa Pelayanan Publik (Public Policies). Pelayanan publik merupakan peranan vital yang harus dijalankan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Kebijakan tersebut berbeda-beda tergantung pada hasil pembuatan kebijakan yang telah dirumuskan. Pelayanan publik mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana masyarakat seperti jalan-jalan, jembatan, transportasi umum, saluran telekomunikasi, pasokan air bersih, dan sebagainya. Pelayanan di bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat biasanya menempati urutan pertama dalam bidang kebijakan dan pelayanan publik.

Pelayanan Publik mungkin bisa dianggap sebagai jantung dari pelaksanaan kebijakan dalam pemerintahan suatu negara. Apapun bentuk negaranya, baik yang bersifat demokratis ataupun otoriter, maupun yang berupa Night Watchman State sampai Welfare State, semuanya pasti akan menjalankan fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik sangat penting artinya bagi pemerintah untuk menjamin legitimasinya di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan publik memiliki dua fungsi utama.  Pertama, sebagai bentuk realisasi (perwujudan) dari undang-undang/kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan publik selama ini sering dianggap sebagai “penasihat handal” bagi kualitas kinerja pemerintahan[2]. Komplain, saran, ataupun masukan dari masyarakat kepada pemerintah berguna untuk pemerintah sekaligus bagi kelanjutan pemerintahan ke depan. Pelayanan di bidang publik juga dapat dijadikan refleksi kapabilitas dari pemerintahan yang ada.

Masalah pelayanan di bidang publik merupakan isu yang paling banyak yang harus diselesaikan oleh pemerintah Australia. Dari total seluruh kapasitas kerja pemerintahan yang ada, masalah pelayanan publik menempati porsi sebanyak 62 %[3]. Angka ini tiga kali lipat lebih besar daripada masalah yang harus diselesaikan di bidang pertahanan (defense). Namun terkadang, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan ataupun perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik. Seperti halnya yang terjadi pada masa jabatan John Howard yang baru saja mengakhiri kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Australia pada tahun 2007 lalu. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada masa jabatan John Howard dinilai sangat buruk. Bahkan sistem ini dianggap mengalami kebobrokan yang begitu besar oleh sebagian besar warga Australia[4].

Penulis memiliki rumusan masalah:

  • Bagaimana penyimpangan pelaksanaan pelayanan publik di masa pemerintahan John Howard ?
  • Mengapa penyimpangan pelaksanaan pelayanan publik tersebut dapat terjadi ?

Banyak rakyat Australia yang mengecam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh John Howard. Penyimpangan kebijakan ini, sebenarnya tidak hanya terjadi dalam bidang Pelayanan Publik saja. Tetapi juga di bidang-bidang politik lainnya, seperti kebijakan politik luar negeri[5]. Namun tulisan ini hanya akan membahas mengenai permasalahan di bidang Pelayanan Publik.

Penulis memiliki dugaan sementara bahwa, penyimpangan dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Publik ini sengaja dilakukan karena memberikan keuntungan bagi Howard dan “orang-orang yang ada di kanan-kirinya. Atau mungkin, dugaan sementara yang kedua, akuntabilitas Howard dalam bidang politik untuk memimpin sebagai perdana menteri tergolong rendah. Akan tetapi, dugaan sementara yang kedua ini mungkin sifatnya agak lemah. Mengingat Howard sendiri sudah memulai karier politiknya pada masa pemerintahan Menzies atau sekitar tahun 1949-1966. Sedangkan Howard memulai karier politik sebagai Perdana Menteri sejak tahun 1996 sampai 2007. Howard bahkan dinilai memiliki rekor yang baik dalam karier politiknya. Terutama mengenai strategi pertahanannya yang berupa counter attack di era Menzies tersebut[6].

Oleh karena itu, penulis memiliki dua landasan berpikir yang berbeda. Pertama, konsep The Collective Power of Public Servants, yang salah satunya berisi Teori Konspirasi[7].

Teori Konspirasi (Conspiracy Theories)

Teori ini beranggapan bahwa para elite pejabat pelayanan publik merupakan suatu kelompok yang kohesif. Mereka memiliki kesamaan pandangan, memiliki hubungan yang berkelanjutan, dan bertemu secara reguler. Mereka bahkan mungkin memiliki “kepentingan” yang sama. Konspirasi, secara harfiahnya mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

Serta landasan berpikir yang kedua, yaitu mengenai kosep yang berhubungan dengan sistem demokrasi. Konsep ini berisi bahwa, jaminan (pelayanan) bagi masyarakat dapat di wujudkan dalam suatu sistem yang demokratis dengan mengedepankan nilai-nilai instrumental berupa prinsip “good governance” melalui akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah kepada rakyatnya[8].

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bawah Pemerintahan

Perdana Menteri John Howard

Pelaksanaan Pelayanan Publik di masa pemerintahan John Howard ternyata banyak sekali menuai kontroversi dari masyarakat. Terutama setelah ia lepas dari jabatannya sebagai perdana menteri Australia di tahun 2007. Pelayanan publik di Australia selama masa jabatan Howard dinilai sangat buruk. Sampai-sampai disebutkan bahwa pelayanan publik di masa jabatan Howard hampir bobrok secara keseluruhan (“during the Howard era, Public Service came close to being entirely debauched”)[9].

Banyak pihak yang menuding bahwa buruknya kepemimpinan John Howard telah mengakibatkan rendahnya sistem pelayanan publik di Australia. Kebijakan Howard selama ini dianggap tidak mencerminkan kebebasan rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sistem Pelayanan Publik yang ada. Mulai dari rakyat kalangan umum sampai dengan masyarakat kalangan intelektual. Mereka merasa tidak mendapatkan hak mereka untuk menyuarakan kepentingan ataupun keluhannya dalam hal pelayanan publik[10]. Tidak adanya keterbukaan (opennes/transparency) dari pemerintah juga merupakan salah satu indikasi buruknya sistem pemerintahan yang ada[11].

Buruknya sistem pelayanan publik di masa John Howard juga berkaitan dengan masalah finansial. Namun, bukan masalah krisis keuangan yang mengakibatkan pelayanan publik di  masa  John Howard rendah. Pertumbuhan sektor financial di masa jabatan John Howard sebenarnya mengalami peningkatan di tahun 1997-1998 (1.6% dari GDP Australia). Bahkan di tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya, APBN Australia justru mengalami surplus[12]. Akan tetapi, masalah finansial masih tetap menjadi kendala dalam hal pelayanan publik di Australia.

Bukan masalah krisis finansial yang menyebabkan rendahnya pelayanan publik di masa John Howard. Akan tetapi, masalah distribusi dan alokasi dana yang menjadi permasalahan bagi pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut. Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa essensi dari pemerintahan (government) adalah mengenai “Who Gets What, When, and How”. Laswell berpendapat bahwa inti utama dari pemerintahan adalah mengenai distribusi[13]. Namun, ternyata hal inilah yang “dilanggar” pada masa pemerintahan John Howard.

Peningkatan jumlah pemasukan keuangan negara tidak diikuti dengan meningkatnya perbaikan pelayanan di bidang publik. Hal ini karena, selama masa pemerintahannya Howard hanya fokus pada bidang pertahanan (defense) saja. Kebijakan Howard lebih banyak tertuang pada masalah-masalah di bidang keamanan. Sehingga otomatis dana yang dikeluarkan untuk memfasilitasi layanan di bidang tersebut juga lebih besar, terutama untuk membiayai pembelanjaan alat-alat persenjataan. Padahal sebenarnya masalah di bidang kesejahteraan sosial dan layanan kesehatan masyarakat (social welfare and health) merupakan masalah utama yang harus dikerjakan oleh pemerintah Australia.

Proporsi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Australia di bidang pelayanan publik adalah sekitar 62 %. Sedangkan proporsi masalah yang harus diselesaikan dalam bidang pertahanan (defense) kira-kira sebesar 21 %. Sedangkan 17 % sisanya menyangkut hal-hal yang lain[14]. Dengan melihat komposisi data di atas, muncul pertanyaan unik. Mengapa pemerintahan Howard menghabiskan lebih banyak pengeluaran negara di bidang pertahanan daripada di bidang Pelayanan Publik.

Selain berdasarkan data di atas, pertanyaan tersebut juga didasarkan pada kenyataan bahwa selama masa pemerintahan John Howard dirasa tidak ada ancaman yang berarti bagi stabilitas keamanan dan stabilitas politik di Australia. Lantas mengapa Howard harus rela “mengorbankan rakyatnya” dan lebih memilih bergulat di bidang pertahanan[15]. Kenyataan ini mungkin tidak lepas dari sejarah peran serta dan keterlibatan Australia pada invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Suatu keputusan yang banyak mendulang kontroversi dari masyarakat Australia sendiri.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa keputusan John Howard yang melibatkan Australia untuk turut serta dalam serbuan Amerika ke Irak di tahun 2003 menuai banyak kontroversi dari masyarakat. Media lokal maupun nasional banyak menyoroti penolakan yang diajukan oleh rakyat mengenai keputusan tersebut. Juga telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa rakyat tidak diberikan haknya untuk mengeluarkan suara dan mengaspirasikan tuntutan mereka. Pemerintahan Howard selama ini dikenal telah membungkam kebebasan rakyatnya untuk berpendapat. Howard tidak menyukai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kebijakan ataupun keputusan yang telah dia ambil[16].

Ia tidak menyukai dan tidak mempedulikan pendapat yang tidak satu suara dengan apa yang menjadi keputusannya. Sehingga, meskipun rakyat telah berusaha untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka di bidang pelayanan publik, pemerintah tetap saja berjalan dengan “gaya”-nya sendiri. Bahkan media yang selama ini dianggap sebagai Pressure Group yang paling efektif di Australia tidak mendapatkan perhatian dari Howard. Tuntutan dan penolakan rakyat yang tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah memiliki satu indikasi mengapa terjadi penyimpangan dalam hal pelayanan publik di Australia. Keterlibatan pasukan tentara Australia pada saat penyerbuan Amerika ke Irak di tahun 2003 bukan tanpa tujuan yang jelas.

Howard memiliki kepentingan mengapa ia begitu “total” dalam mengurusi permasalahan defense yang bahkan sebenarnya bukan masalah pertahanan-keamanan negaranya. Sampai-sampai mengabaikan peran dan fungsi pemerintahan yang paling vital, yaitu dalam hal pelaksanaan Pelayanan Publik. Keterlibatan Howard dalam invasi Amerika ke Irak mungkin saja memiliki kebutuh strategis berupa Kepentingan Politik dan Ekonomi. Secara politik, keterlibatan Australia bisa semakin mempererat hubungan antara Australia dengan AS. Sehingga jalinan kerja sama antara kedua negara tersebut juga semakin lancar. Hal ini kemudian berdampak pula pada kepentingan ekonomi yang bisa didapat oleh pemerintah Australia. Baik itu berupa “pembagian hasil” dari invasi tersebut, ataupun “kebaikan” berupa bantuan saat Australia sedang mengalami kesulitan.

Sebelumnya, penulis tidak memiliki dugaan bahwa bobroknya sistem pelayanan publik yang terjadi di Australia disebabkan oleh “kebijakan luar negeri” yang diterapkan oleh John Howard tersebut. Dari sini penulis melihat bahwa terdapat hubungan yang bersifat kasualitas antara masalah politik luar negeri dengan masalah politik domestik di dalam studi kasus ini.

Analisis

Rendahnya kualitas pelayanan publik di Australia pada masa pemerintahan John Howard berkaitan dengan beberapa hal. Sebelumnya penulis mengira bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Howard sengaja dilakukan karena memberikan keuntungan bagi “orang-orang yang ada di sekelilingnya”. Oleh karena itu penulis menggunakan konsep The Collective Power of Public Servants. Yang mana bukan hanya berisi Teori Konspirasi (Conspiracy Theories), tetapi juga pendapat bahwa Birokrat sebagai pembangun sistem kekuasaan (The bureaucrat as empire-builder), masalah Perpecahan dan perbedaan dalam tubuh Pejabat Administratif (Fragmentation and diversity in the administrative elite), serta Collective, uniform political bias (bias politik yang terjadi secara seragam dan kolektif). Sehingga penulis mengira sebelumnya, terjadi persekongkolan (konspirasi) di antara para pejabat Pelayanan Publik.

Mungkin dugaan yang hampir “kena” dengan studi kasus tersebut adalah dugaan kedua, yaitu yang berkaitan dengan sistem demokrasi. Sistem pelayanan publik yang berjalan di masa John Howard disebabkan karena prinsip good governance dalam kerangka sistem demokrasi tidak berjalan dengan baik. Rakyat meragukan kredibilitas yang dimiliki oleh pemerintah.[17]. Tidak adanya keterbukaan (transparency) juga merupakan indikasi buruknya sistem pemerintahan yang ada[18]. Sehingga, pelayanan publik yang merupakan salah satu jaminan kemanusiaan (human security) sekaligus sebagai indikator jalannya sistem demokrasi di negara tersebut mengalami disturbansi.

Selain itu, permasalahan yang juga cukup penting mengenai buruknya sistem pelayanan publik di era pemerintahan John Howard adalah mengenai sistem distribusi. Distribusi yang merupakan pembagian uang, barang dan pelayanan kepada warga negara dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Padahal fungsi distribusi merupakan peranan vital yang harus dijalankan oleh pemerintah. Alokasi dana yang dituangkan Howard sebagian besar ke bidang pertahanan mengakibatkan kurangnya dana yang diperlukan oleh sektor publik untuk manjalankan fungsi pelayanannya. Meskipun sebenarnya pendapatan APBN Australia mengalami surplus (sejak tahun 2000-an), akan tetapi kurangnya sistem distribusi yang baik mengakibatkan rendahnya sistem pelayanan publik yang ada di Australia pada masa John Howard.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penyimpangan yang terjadi adalah akibat buruknya sistem demokrasi yang ada. Rakyat tidak diberikan kebebasan untuk menyuarakan tuntutannya. Seandainya pun bisa, pemerintah tidak akan mendengarkan apa yang diajukan oleh rakyat.  Agenda kebijakan yang tidak bersifat terbuka/transparan juga menunjukkan rendahnya pelaksanaan sistem demokrasi di negara tersebut. Selain itu, peran media massa yang merupakan indikator substansial dari pelaksanaan sistem demokrasi juga tidak berhasil mencapai tujuannya untuk membantu menciptakan sistem pemerintahan yang bersifat good governance.

Penyimpangan pelaksanaan sistem pelayanan publik di masa John Howard ternyata disebabkan oleh adanya konsep realis yang ia terapkan dalam kebijakan luar negerinya. Pada tahun 2003, John Howard membuat keputusan yang melibatkan Australia untuk ikut serta dalam invasi Amerika Serikat ke Irak. Dengan ikut serta dalam invasi AS ke Irak, Howard memiliki kepentingan di bidang politik dan ekonomi. Dugaan ini memang tidak didasari dengan fakta ataupun data-data dari sumber-sumber tertentu. Akan tetapi hal ini merupakan asumsi dasar dari kebijakan Howard yang memutuskan untuk ikut terlibat dalam invasi tersebut.

Sehingga, dari sini dapat terlihat bahwa Howard (jelas) memiliki kepentingan di balik kebijakan luar negerinya tersebut. Ia bahkan rela “mengorbankan” kebijakan politik di dalam negerinya sendiri. Masalah pelayanan publik kepada masyarakat yang menjadi tugas utama seorang pemerintah terabaikan. Dari contoh kasus tersebut dapat terlihat bahwa politik luar negeri dan politik domestik memiliki hubungan yang bersifat kasualitas. Sehingga, apa yang terjadi di ranah global ataupun internasional tidak dapat kita abaikan begitu saja.

Kesimpulan

Dugaan sementara penulis mengenai adanya konspirasi yang terjadi antara para pejabat publik tidak terbukti. Dugaan yang hampir berkaitan adalah dugaan kedua yang berkenaan dengan sistem demokrasi. Penyimpangan pelayanan publik tersebut merupakan akibat pelaksanaan sistem good governance yang buruk dalam kerangka sistem demokrasi di era John Howard. Kemudian, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan di bidang pelayanan publik adalah mengenai distribusi finansial yang justru berpusat di bidang pertahanan (defense). Hal ini didasarkan pada prinsip realis yang dijalankan oleh Howard dalam kebijakannya yang melibatkan Australia dalam serbuan/invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Howard mencerminkan hubungan yang bersifat kasualitas antara (kebijakan) politik luar negeri dengan masalah politik domestik yang ada. Namun tidak terdapat hubungan resiprokal dari hubungan kedua masalah tersebut.

This entry was posted in Analiz, Kontempo. Bookmark the permalink.

One Response to Penyimpangan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Masa Pemerintahan John Howard

  1. terima kasih telah berbagi info..😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s