ESDP (European Security and Defense Policy) dan Peran Uni Eropa Sebagai Aktor Keamanan Global

Saya menilai ESDP dan peran Uni Eropa dalam memperkuat posturnya sebagai aktor keamanan global masih sebatas aset bagi Amerika Serikat untuk mendukung programnya di bawah NATO.

Hal ini merupakan anggapan Perdana Menteri Inggris sendiri pada waktu itu, Tony Blair, bahwa ESDP hanya baru bisa berkembang apabila ia menggabungkan diri dengan NATO dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Prancis pada waktu itu, Chirac dalam pertemuan di St. Malo pada tahun 1998. Pertemuan ini sendiri dianggap sebagai tonggak awal berdirinya Common European Security and Defence Policy (CESDP) yang kemudian berdirilah European Security and Defence Policy (ESDP) di tahun 1999. Tony Blair merupakan tokoh yang dianggap sebagai kreator dari ESDP tersebut. Setelah pada mulanya isu pertahanan dan keamanan dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diperbincangkan dalam upaya integrasi Uni Eropa, namun dengan adanya pertemuan bilateral antara PM Inggris (Tony Blair) dengan Presiden Prancis (Chirac) pada waktu itu dalam pertemuan St. Malo menjadi awal perbincangan dibentuknya suatu kebijakan bersama di bidang Pertahanan dan Keamanan Uni Eropa.

Dalam perbincangan tersebut pun Blair telah memprediksikan bahwa ESDP masih belum bisa terlepas dari kaitan dengan perjanjian Transatlantik. Di samping itu, banyak hal yang membuat ESDP dan Uni Eropa belum bisa terlepas dari pengaruh NATO. Pertama dikatakan bahwa, Uni Eropa tidak memiliki banyak tenaga militer (inadequate military forces). Meskipun disebutkan bahwa Uni Eropa memiliki sekitar dua juta warga negara laki-laki dan dua juta warga negara wanita yang bisa dikerahkan untuk berperang (angka ini dikatakan lebih besar dari jumlah potensial angkatan AS untuk terjun ke medan perang)[1]. Namun, hal ini juga terkait mengenai permasalahan yang kedua, bahwa Uni Eropa memiliki budget yang terbatas untuk menyuplai anggaran Pertahanan dan Keamanannya. AS mungkin menganggarkan dana untuk urusan Pertahanan dan Keamanan lebih dari 3.5%  dari GDP-nya. Atau bahkan, di masa Perang Irak, AS di bawah pemerintahan George W. Bush menganggarkan dana APBN-nya untuk urusan Pertahanan dan Keamanan hampir mencapai 50% dari total pemasukan negara[2]. Angka ini berbeda jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang sebagian besar menganggarkan dana pertahanan dan keamanannya kurang dari 2% dari GDP mereka (termasuk Inggris dan Prancis)[3]. Keadaan ini juga dianalogikan dalam pengisian bahan bakar pesawat tempur. Dimana Uni Eropa (dalam hal ini Inggris dan Prancis) secara bersama-sama hanya bisa mengisi sekitar 24 tangki bahan bakar. Sedangkan Amerika Serikat mampu mengisi sekitar 150 tangki bahan bakar pesawat tempur mereka. Angka ini hampir mencapai perbandingan 1:6. Dimana kekuatan Uni Eropa hanya sekitar 1/6 dari kemampuan NATO untuk bisa melancarkan kegiatan pertahanan dan keamanannya. Ditambah lagi perlengkapan militer serta peralatan perang Uni Eropa yang masih dibilang kurang (inadequate) untuk pertahanan dan keamanan bagi Uni Eropa.

Hal ini ditambah lagi pada kenyataan dalam upaya perdamaian Kosovo di wilayah Balkan, bahwa Amerika Serikat dengan instrumen NATO-nya yang lebih banyak menetapkan  strategi militer dan proses pembuatan keputusannya (decision making process). Di samping itu, Uni Eropa juga masih ketinggalan jauh di bidang intelijen dalam hal penginderaan satelit. Amerika Serikat dengan NASA-nya dilengkapi dengan perlengkapan astronomikal yang canggih beserta satelit-satelit yang mereka miliki mampu mendeteksi ancaman musuh ataupun serangan dengan persisten.

Hal-hal tersebut merupakan kendala yang dimiliki oleh Uni Eropa dan ESDP khususnya. ESDP sendiri dianggap sebagai pillar Uni Eropa yang bersifat otonomi. Kekurangan-kekurangan ESDP tersebut dari luar nampak seperti keadaan yang prematur bagi berdirinya sebuah sistem Pertahanan dan Keamanan Uni Eropa. Sehingga ia lebih banyak mengikuti kebijakan dan program yang diterapkan oleh NATO. Kekurangan ESDP dalam hal kapabilitas di segala aspek bidang Pertahanan dan Keamanan membuat kredibilitasnya juga turut dipertanyakan. Apalagi dalam isu untuk menjadi aktor keamanan global. Sejauh ini, ESDP atau Uni Eropa nampaknya belum mampu menentukan posisi berdirinya (stand position) sendiri. ESDP nampak belum mampu berdiri secara independen untuk menentukan arah kebijakan luar negeri serta pertahanan dan keamanan Uni Eropa. Seperti status ESDP sendiri yang termasuk dalam komponen Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa. Selama ini ESDP masih merupakan modal (asset) bagi Amerika Serikat untuk melancarkan kepentingannya.

Seperti misalnya dalam satu contoh kasus, Uni Eropa, dalam hal ini ESDP tidak bisa mengingkari upaya War on Terrorism yang merupakan upaya Amerika Serikat untuk memberantas ancaman terror terkait insiden Black September 9/11. Uni Eropa merasa tidak patut untuk mengingkari War on Terrorism mengingat ESDP sendiri berada di bawah NATO.

Dalam studi hubungan internasional adalah matter bagi sebuah entitas politik, khususnya negara untuk memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Di samping itu kualitas angkatan bersenjata yang dimiliki juga menjadi kuat atau tidaknya sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari keahlian dan keterampilan angkatan bersenjata yang dimiliki, anggaran pertahanan dan keamanan yang dialokasikan, sistem dan teknologi yang digunakan, bahkan masalah strategi dan intelijen. Kualitas dan kapabilitas suatu sistem pertahanan dan keamanan tersebut juga bisa menyangkut permasalahan politik. Kesatuan pertahanan dan keamanan ESDP kadang kala dianggap toothless (ompong).

Sinem Açikmeşe dalam tulisannya The Underlying Dynamics of the European Security and Defence Policy menyebutkan bahwa dalam memahami Common European Security and Defence Policy mengenai asal-usul dan proyeksi masa depannya sebagian besar terikat pada analisis konseptual pada istilah ‘security‘ and ‘defence’. Sekilas istilah tersebut nampak sama, namun pada tahun 1970-an  dan tahun 1980-an, di dalam framework European Political Cooperation (EPC) kedua istilah tersebut dibedakan di level Uni Eropa. Security ditransformasikan sebagai istilah yang berarti “mereduksi atau mengeliminasi ancaman, risiko, dan ketidakpastian dalam beragam aktifitas, baik aktifitas politik, ekonomi, isu-isu lingkungan, bahkan ancaman terhadap militer itu sendiri”. Sedangkan penggunaan kata defence mengacu pada “penggunaan, atau ancaman penggunaan tenaga militer yang terorganisir.”  Di sini disebutkan dengan kata lain, upaya untuk mempertahankan keamanan (security) masih dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen politik dan ekonomi yang dimiliki oleh Uni Eropa. Sementara pertahanan (defence) hanya dapat dipastikan oleh proyeksi kekuatan militer (the projection of military power)[4].

Namun, dari data yang dikeluarkan oleh European Union Institute for Security Studies (EUISS) mengenai EU Military Capabilities 1999-2009, Uni Eropa banyak mengalami penurunan menyangkut alokasi dana dan peralatan perang yang digunakan. Misalnya, Budget/GDP yang dialokasikan untuk keperluan militer di tahun 1999-2009 berkurang sebesar 22%.  Jumlah angkatan bersenjata juga mengalami penurunan yang besar sekitar tahun 1999-2009, yaitu totalnya mengalami penurunan sebesar 19%. Dengan angkatan bersenjata memiliki penurunan jumlah personil tempur sebesar 34%. Pada tahun 1999 jumlah angkatan bersenjata (Army) Uni Eropa sempat mencapai angka 1.516.378 personil. Di tahun 2009 angka ini menjadi hanya sekitar 996.234 personil. Demikian pula pada angkatan laut serta angkatan bersenjata Uni Eropa. Angkatan Laut Uni Eropa mengalami penurunan di tahun 2009 jika dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 32%. Setelah sebelumnya, di tahun 1999, angkatan laut bersenjata yang berjumlah sekitar 327.400 personil mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi hanya sekitar 222.313 angkatan laut. Angka ini jelas sangat kecil, bahkan di tahun 1999 sendiri untuk angkatan laut yang merupakan gabungan dari 27 negara, jumlah angkatan laut tersebut sangat kecil. Demikian pula halnya dengan angkatan udara Uni Eropa yang mengalami penurunan jumlah angkatan sebanyak 36%. Dari yang pada mulanya, di tahun 1999 sempat berjumlah 538.925, di tahun 2009 hanya berjumlah 345.153 angkatan udara yang ada. Serta presentase angka wajib militer yang berkurang sebesar 81% (1.130.020 angka wajib militer di tahun 1999, kemudian hanya menjadi 212.785 di tahun 2009) bagi warga Uni Eropa untuk terlibat dalam urusan pertahanan dan keamanan.

Peralatan tempur serta militer yang dimiliki oleh Uni Eropa juga berkurang dalam jumlah yang cukup besar antara tahun 1999-2009. Peralatan Tank Tempur Utama, misalnya berkurang sekitar 800 unit di tahun 2009, atau sekitar 45%  dari jumlah tank yang sebelumnya ada di tahun 1999 (17.814 unit). Peralatan tempur lainnya seperti Fighter Jets juga berkurang sebesar 37% dari jumlah sebelumnya di tahun 1999[5]. Demikian pula halnya dengan perlengkapan laut yang diperlukan Uni Eropa dalam hal pertahanan dan keamanan juga banyak yang mengalami penurunan dalam jumlah unit satuannya. Sepuluh tahun sejak berdirinya ESDP (European Security and Defence Policy) pillar pertahanan Uni Eropa tidak terlihat menunjukkan perkembangannya yang luar biasa. Justru terdapat pengurangan dalam budget, jumlah angkatan bersenjata, serta persenjataan yang dimiliki dalam jumlah yang cukup besar (rata-rata jumlah pengurangan di atas 20%). Meskipun dinilai pillar perekonomian Uni Eropa cukup baik, namun Uni Eropa rupanya belum siap untuk tampil sebagai kekuatan militer dalam panggung global.

Hal ini pula menunjukkan bahwa Uni Eropa juga belum siap untuk menjadi aktor yang mampu menyeimbangi kekuatan AS. Mengingat ESDP juga masih setia untuk berada di bawah NATO, sehingga sebagian besar operasi ESDP masih bergantung pada apa yang diputuskan oleh NATO. Kadang kala, ESDP juga tidak berada dalam satu kebulatan suara. Misalnya pada masa Perang Irak. Uni Eropa terpecah antara kubu yang didukung oleh Inggris, Italia, Spanyol (negara-negara tersebut dikenal sebagai ‘new Europe’) serta beberapa negara Uni Eropa di sekitar wilayah Eropa Timur vis-à- vis dengan Prancis dan Jerman serta didukung oleh sebagian kecil negara Uni Eropa.

Inggris yang mendukung agresi AS di Irak. Sedangkan Jerman dan Prancis menolak hal tersebut. Dalam banyak kasus, ESDP selalu mendukung operasi yang dilakukan oleh NATO. Oleh karenanya, ESDP belum nampak seperti aktor keamanan global yang independen dan menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri tanpa harus mengekor pada setiap kebijakan dan operasi yang dilancarkan oleh NATO. Sejauh ini Inggris masih dianggap sebagai pemegang kendali ESDP. Meskipun pada awalnya pembicaraan mengenai pembentukan sistem pertahanan dan keamanan Uni Eropa dilakukan oleh Prancis dan Inggris, namun yang paling banyak mengambil alih kemudi dari ESDP adalah Inggris. Sementara Jerman, yang dulunya merupakan sebuah kekuatan besar yang disegani pada tahun 1945-an nampaknya saat ini lebih memilih untuk menonjolkan aspek civillian-nya.

Ada sebuah alasan besar dalam ESDP mengenai ketidakmampuannya untuk berdiri sendiri sebagai instrumen pertahanan dan keamanan entitas politik Uni Eropa. Jolyon Howorth, dari University of Bath (Bath, England) mengemukakan dalam tulisannya,  European Defence and the Changing Politics of the European Union: Hanging Together or Hanging Separately, salah satu tantangan pokok ESDP untuk bisa bekerja secara mandiri adalah Uni Eropa tidak memiliki tradisi power politics ataupun energetic political action (Andréani et al., 2001, p. 39)[6]. Hal ini mungkin dapat dilihat dari sejarah awal mula integrasi Uni Eropa. Yang mana negara-negara di Eropa berkeinginan untuk menciptakan Eropa yang damai. Akibat perang-perang yang sering berkepanjangan di benua tersebut. Sehingga negara-negara di benua Eropa berupaya untuk meleburkan diri di dalam sebuah integrasi dan berupaya untuk mengeliminasi konflik ataupun perang yang berpotensi pecah di kemudian hari antar negara-negara Eropa. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neofungsionalis yang menggunakan instrumen ekonomi dan pasar sebagai langkah awal pembentukannya. Setelah itu, upaya-upaya perbincangan yang mengarah kepada sistem pertahanan dan keamanan tidak pernah mencapai keberhasilan. Lima tahun lebih sejak awal pembentukan kesatuan Uni Eropa yang dimulai dengan European Coal and Steel Community (ECSC), urusan militer serta pertahanan dan keamanan dianggap merupakan hal yang tabu dalam kesatuan integrasi Uni Eropa. ECSC sendiri pada mulanya merupakan forum yang ditujukan untuk melucuti potensi militer negara-negara Eropa, yang pada waktu itu merupakan upaya Prancis untuk mencegah Jerman kembali berkuasa sebagai kekuatan militer di Eropa terkait dengan tambang batu bara potensial di Ruhr, Jerman yang menjadi perebutan negara-negara Eropa.

Sempat disinggung sebelumnya, bahwa pada awal pembentukan integrasi Uni Eropa pembicaraan mengenai upaya sistem pertahanan dan keamanan Uni Eropa tidak pernah mencapai keberhasilan. Sebenarnya sudah banyak forum yang ditujukan untuk membahas masalah tersebut. Pada tahun 1950, Rene Pleven, Perdana Menteri Prancis mengusulkan dibentuknya European Defence Community. Namun ditolak oleh negara ECSC lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 1954, negara-negara ECSC kembali mengajukan sistem pertahanan dan keamanan yang disebut Perjanjian Western European Union (WEU) namun justru Prancis yang kemudian menolak hal tersebut. Demikian seterusnya, hingga akhirnya permasalahan mengenai sistem militer ataupun pertahanan dan keamanan bagi Uni Eropa dianggap sebagai hal yang tabu. Lalu kemudian di tahun 1998 melalui pertemuan St. Malo di Prancis, Inggris di bawah Tony Blair dan Prancis dengan Presiden Charic mulai membicarakan  kembali mengenai upaya sistem pertahanan dan keamanan Uni Eropa melalui pembentukan ESDP. Itulah sebabnya mengapa Uni Eropa dikatakan tidak memiliki tradisi power politics ataupun energetic political action (has no tradition of power politics or energetic political action). Karena sebelumnya selama ini masalah pasukan bersenjata dianggap hal yang tabu bagi kesatuan integrasi Uni Eropa. Oleh karenanya, Uni Eropa dianggap kurang memiliki strategi militer serta upaya dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini jelas terlihat pada saat operasi militer di Kososvo pada tahun 1999. Kosovo terletak di daerah Balkan dianggap sebagai ‘halaman belakang Uni Eropa’. Namun ketika operasi militer tersebut, terllihat jelas bahwa Uni Eropa amat bergantung pada setiap keputusan dari hasil decision making process yang dibuat oleh NATO. Pada tahun 1999 tersebut ESDP baru saja berdiri, dan jika melihat ke belakang dari sejarah ESDP sendiri serta kaitannya mengenai ketiadaan tradisi power politics dan energetic political action, keberadaan ESDP nampak seperti bayi yang lahir secra prematur. Terlihat masih lemah, dan belum siapa dalam mengahadapi soal keamanan dan pertahanan, meskipun wilayah Balkan ada di wilayah Eropa sendiri.

Mengenai segala keterbatasan kebutuhan militer tersebut, untuk sementara waktu ESDP nampaknya lebih ‘pas’ untuk menekankan aspek civilliannya. Seperti salah satu aspek yang ada di dalam Prinsip-Prinsip ESDP (ESDP Principles) bahwa ESDP bertumpu pada instrumen sipil dan militernya sebagai bentuk strategi global[7]. Tindakan yang dilancarkan ESDP dalam sistem operasi kebanyakan seputar pencegahan konflik (conflict prevention) dan crisis management. ESDP berusaha untuk menciptakan konsep global untuk crisis management dengan menggunakan spektrum secara keseluruhan, dari conflict prevention sampai peace enforcement. Bahkan untuk menangani intrastate low-intensity conflicts di antara negara-negara Uni Eropa. Langkah-langkah tersebut juga dianggap sebagai upaya Uni Eropa untuk bersikap independen dari NATO. Aspek militer dan civillian ESDP juga terdapat dalam Headline Goal sebagai langkah-langkah untuk membangun ESDP. Serta terdapat dalam Petersberg Tasks yang juga meliputi misi humanitarian dan evakuasi (humanitarian and evacuation missions), peacekeeping missions dan combat force missions untuk crisis management, termasuk misi pemulihan perdamaian.

Lantas bagaimana masa depan pertahanan-keamanan Uni Eropa, dalam hal ini khususnya ESDP. Dengan mengenyampingkan kendala-kendala operasional, khususnya budget militer ataupun perlengkapan persenjataan tempur, Uni Eropa harus berbenah diri terutama dalam upaya perencanaan dan strategi militer. Kalau boleh dikatakan, Uni Eropa sudah ketinggalan jauh dalam hal pertahanan dan keamanan. Lima puluh tahun lebih isu militer dianggap sebagai sebuah hal yang dianggap resisten, sehingga pengembangan militer, dalam hal ini khususnya mengenai soft skill dalam hal perencanaan serta strategi bertempur dianggap masih sangat sangat kurang. Mungkin juga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa upaya keterlibatan Uni Eropa dalam upaya pertahanan – keamanan global dinilai premature. Apalagi jika seandainya ESDP dipisahkan dari NATO dan berdiri sendiri sebagai sistem pertahanan dan keamanan entitas politik Uni Eropa.

Di samping itu, Novoseloff menulis, masih ada beberapa hambatan utama bagi perkembangan ESDP. Masalah ini sendiri terutama terkait dengan status kedudukan ESDP yang termasuk dalam Common Foreign and Security Policy (CFSP). Kelemahan dalam common foreign policy merupakan kekurangan yang dimiliki oleh ESDP. Terdapat political divisions di dalam tubuh Uni Eropa antara Inggris (Anglo-Saxons) yang selalu mengarah kepada permasalahan Atlantik dengan negara-negara Mediterania, dengan Prancis yang berupaya untuk menjadi negara pemimpin dari ESDP (yang mandiri dan tidak terikat dengan NATO). Kedua, permasalahan utama yang dihadapi oleh ESDP adalah mengenai keterikatan sebagian negara-negara Uni Eropa dengan NATO. Dalam hal ini mungkin timbul kompetisi yang tak dapat terelakkan, yaitu mengenai perbedaan pendapat antara negara-negara yang mendukung NATO dengan negara-negara yang berupaya untuk menolak keterikatan ESDP dengan pengaruh dari Amerika Serikat tersebut. Sementara dalam proyek kerjasama NATO dengan ESDP dikenal slogan “no 3-D”, no decoupling, no duplication, no discrimination. Sehingga dalam mengamati hubungan antara NATO dengan ESDP muncul sebuah pertanyaan. Apakah ESDP dan NATO merupakan satu kesatuan angkatan bersenjata, ataukah terdapat pembagian kerja (division of labour) dalam hubungan ESDP dengan NATO dalam sistem operasi militer. Mengingat kebanyakan upaya perdamaian yang dilakukan ESDP mengurusi permasalahan yang bersifat civillian (conflict prevention and crisis management, humanitarian and evacuation missions, dan lain sebagainya).

Novoseloff  juga menambahkan, bahwa ESDP harus mulai membangun assetnya sendiri. Di samping itu upaya yang sangat diperlukan oleh ESDP tidak hanya semata-mata Rapid Reaction Force (RRF) tetapi juga rapid reaction decision. Oleh sebab itu Uni Eropa (dalam hal ini ESDP) perlu memperkuat aspek-aspek sipilnya terlebih dahulu, misalnya dalam hal upaya perencanaan dan misi strategis ataupun strategi-strategi tempur dan strategi pertahanan-keamanan. Kemudian berupaya untuk membangun modal-modal militernya untuk bisa tampil lebih meyakinkan sebagai aktor keamanan global. Serta sebagai upaya Uni Eropa untuk menjadi penyeimbang dari pengaruh hegemoni Amerika Serikat di bidang militernya. Selain itu kebulatan pandangan dan pemikiran serta suara antar negara anggota Uni Eropa yang terlibat dalam ESDP tidak boleh terpecah lagi dan harus menemukan kabulatan suaranya untuk berdiri pada stand posisinya sendiri dan tidak terpengaruh dengan pengaruh ataupun kepentingan suatu entitas politik lainnya, yang mungkin justru mengganggu kedaulatan Uni Eropa (disturb the sovereignty of European Union) sendiri sebagai sebuah seistem entitas politik.

This entry was posted in Analiz. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s