Sistem Outsourcing di Indonesia

Praktek dan prinsip-prinsip outsourcing telah ditetapkan dijaman Yunani dan Romawi. Pada zaman tersebut, akibat kekurangan dan kemampuan pasukan dan tidak terkendalinya ahli-ahli bangunan, bangsa Yunani dan Romawi menyewa prajurit asing untuk berperang dan para ahli-ahli bangunan untuk membangun kota dan istana. Sejalan dengan adanya revolusi industri, maka perusahaan-perusahaan berusaha untuk menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan persaingan. Pada tahap ini untuk mengerjakan sesuatu tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya terendah[1]. Sebelum Perang Dunia II, Kerajaan Inggris merekrut serdadu Gurkha yang terkenal dengan keberaniannya. Saat Perang Dunia II berlangsung, 1945-1950, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak menerapkan outsourcing untuk keperluan perang.

Praktik outsourcing kemudian berkembang luas di perusahaan multinasional sejalan dengan perlunya mereka beroperasi secara efisien dan fokus terhadap bisnis mereka. Perancis kini merupakan negara yang paling berkembang dalam menerapkanoutsourcing. Hampir seluruh perusahaan Perancis, dalam berbagai skala, menerapkan praktek outsourcing dalam menjalankan usaha[2]. Dikarenakan adanya pasar global dan godaan tenaga kerja murah, dunia industri manufaktur mengalami peningkatan tenaga kerja pada dekade 1980an  pada tahun-tahun berikutnya, praktek outsourcing didorong oleh Satu dari sepuluh butir kesepakatan dalam Washington Consensus yang mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja harus bersifat fleksibel sebagai sebuah syarat investasi. Secara sederhana berarti, tenaga kerja  hanya dijadikan sebuah fungsi produksi yang bersifat variabel. Ketika produksi meningkat, jumlah pekerja ikut terungkit, namun ketika produksi menurun, pekerja  harus dikurangi[3].

Pengertian outsourcing (alih daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives. Menurut definisi Maurice Greaver, outsourcing (Alih Daya) dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama.

“Outsourcing is the act of transferring some of company’s recurring internal activities and decision rights to outsider provider, as set forth in a contract. Because the activities are recurring and a contract is used, outsourcing goes beyond the use of consultants. As a matter of practice, not only are the activities transferred, but the factor of production and decision right often are, too. Factors of production are the resources that make the activities occur and include people, facilities, equipment, technology and other assets. Decision rights are responsibilities for making decision over certain elements of the activities transferred[4].”

Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (alih daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcingdalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing)[5]. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing (alih daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan[6].


[1] Libertus, Jehani. “Hak-Hak Karyawan Kontrak.” Forum Sahabat. (2008):1-2. Jakarta. 19 Apr. 2012.

[3] Nugroho, Yanuar. “Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja” N.p. (2204): N.pag. http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=17&katsus=16&id=246. 26 Jan. 2009.

[4] Cahyo, Nur. “Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan dengan Sistem Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana), Tesis Magister Hukum FHUI.” N.p. (2006): .57. .

[5] Suwondo, Chandra. “Outsourcing; Implementasi di Indonesia” Elex Media Computindo: 2. , Jakarta.

[6] Tambusai, Muzni. “Pelaksanaan Outsourcing (alih daya) Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial.” N.p. N. pag.  http://www.nakertrans.go.id/arsip berita/naker/outsourcing.php. 29 Mei 2005.

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan masalah: Bagaimanakah sistem outsourcing di Indonesia?

 

  1. A.                Sejarah Penerapan Sistem Outsourcing di Indonesia

Sejarah penerapan sistem outsourcing di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda berkuasa di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan Hindia Belanda yang ada pada waktu itu. Salah satunya adalah perusahaan Deli Planters Vereeniging. Seiring maraknya sistem tanam paksa (monokultur) seperti tebu, kopi, tembakau, sekitar tahun 1879, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat program besar-besaran dalam upaya menghasilkan barang-barang devisa di pasar internasional. Salah satu upayanya adalah membuka investasi di sektor perkebunan di daerah Deli Serdang. Kebijakan itu diatur oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dalam peraturan No. 138 tentang Koeli Ordonantie. Peraturan tersebut kemudian direvisi lagi dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jendral Pemerintah Hindia Belanda Nomor 78.

Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif seraya membuka lapangan kerja bagi para penganggur yang miskin. Regulasi ini kemudian mampu mendorong laju investasi sektor perkebunan tembakau di Deli sesuai regulasi yang sudah dikeluarkan yang mengatur tentang ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (koeli) perkebunan maka pada tahun 1879 dibentuklah organisasi yang diberi nama ‘Deli Planters Vereeniging.‘ Organisasi tersebut bertugas untuk mengordinasikan perekrutan tenaga kerja yang murah. Selanjutnya, Deli Planters Vereeniging ini membuat kontrak dengan sejumlah biro pencari tenaga kerja untuk mendatangkan buruh-buruh murah secara besar-besaran terutama dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur[1]. Deli Planters Vereeniging pada waktu itu bekerjasama dengan para Lurah, para Kepala Desa, para calo tenaga kerja, untuk mengangkut kaum Bumi Putra meninggalkan kampung halamannya menuju tanah perkebunan. Mereka kemudian diangkut ke Batavia, dan di Batavia mereka wajib “menandatangani” perjanjian kontrak yang saat itu disebut sebagai Koeli Ordonantie. 

Setelah tiba di perkebunan (onderneming), para koeli orang Jawa tersebut dipekerjakan di bawah pengawasan mandor yang bertanggung-jawab atas disiplin kerja. Para mandor ini mendapatkan upah sebesar 7,5% dari hasil kelompok upah para koeli yang dipimpinnya. Pada umumnya, para pemilik perkebunan menerapkan suatu bentuk organisasi dengan hirarki dimana kinerja para mandor ini diawasi oleh mandor kepala, dan selanjutnya para mandor kepala ini diawasi oleh asisten pengawas. Para asisten pengawas ini bertanggungjawab kepada administratur perkebunan. Selanjutnya, para administratur bertanggungjawab kepada tuan juragannya, yaitu para investor yang memiliki perkebunan itu.

 Pada masa itu, yang paling berpengaruh dan paling berkuasa atas para koeli adalah para atasan langsungnya yaitu para mandor dan mandor kepala, mereka ini yang paling sering melakukan pemerasan terhadap para koeli. Begitu berkuasanya sehingga para koeli jika ditanya dimana dia bekerja, maka jawabannya bukan menyebutkan nama onderneming tempat bekerjanya, akan tetapi akan menyebutkan siapa nama mandor dan nama mandor kepalanya. Pemerasan yang dialami oleh para koeli bukan hanya dari pemerasan langsung yang dilakukan oleh mandor dan mandor kepalanya saja. Para calo dan tuan juragan atau ondernemer secara tak langsung juga melakukan pemerasan. Hutang dan biaya yang diangggap sebagai hutang seperti biaya transportasi dari Jawa ke Deli, biaya makan, biaya pengobatan, biaya tempat tinggal, dengan upahnya yang minim itu seringkali baru dapat terbayarkan lunas setelah para koeli bekerja selama lebih dari 3 tahun kontrak kerja[2].

Selain praktik outsourcing era kolonialisasi yang dijalankan oleh perusahaan Deli Planters Vereeniging, outsourcing di era kolonialisasi sekitar abad ke-19 juga  juga sudah dikenal dalam kehidupan buruh (koeli) pelabuhan di Tanjung Priok. Menurut penelitian yang dilakukan Razif, aktivis Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), para buruh Pelabuhan Tanjung Priok direkrut oleh kelompok buruh yang disebut sebagai “Animer”. Oleh para animer, tenaga kerja itu biasanya didatangkan dari Jawa Barat. Secara getok-tular, dari mulut ke mulut, kaum muda di perkampungan Lebak, Banten, Cianjur, mereka berbondong-bondong menjual tenaganya. Di kampungnya, produksi pertanian tidak lebih menjanjikan dibanding migrasi ke Tanjung Priok dimana bisa memperoleh “uang” dari upah memburuh[3].

  1. B.                 Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Outsourcing di Indonesia

Pengaturan tentang sistem outsourcing, sebenarnya sudah diatur sejak masa pemerintahan Belanda. Outsourcing diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601 b. Pasal tersebut mengatur bahwa pemborongan suatu pekerjaan adalah kesepakatan dua belah pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah harga. Tetapi pengaturan dalam KUH Perdata masih belum lengkap karena belum diatur terkait pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan, tanggung jawab perusahaan pengguna dan penyedia tenaga kerja outsourcing dan jenis perusahaan yang dapat menyediakan tenaga kerja outsourcing[4].

Kemudian dasar hukum pelaksanaan sistem outsourcing di Indonesia era modern diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Kep. 101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 64 menyebutkan bahwa:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, outsourcing dibagi menjadi dua jenis:

  1. Pemborongan pekerjaan

Merupakan pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis (pengaturan oerasional) maupun hal-hal yang bersifat non-teknis (administrasi kepegawaian). Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur volumenya, dan fee yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan kerja (Rp/m2, Rp/kg, dsb.). Contoh: pemborongan pekerjaan cleaning service, jasa pembasmian hama, jasa katering, dsb.

  1. Penyediaan jasa Pekerja/Buruh

Merupakan pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan vendor[5].

Meskipun pengertian outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun, pada perkembangannya praktik sistem outsourcing tidak hanya dilakukan melalui pengalihan pekerjaan kepada perusahaan vendor outsourcing, tetapi perusahaan secara mandiri juga dapat melakukan praktik outsourcing dengan merekrut karyawan kontrak yang disebut sebagai Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT). Dalam hal ini hubungan yang berlangsung adalah antara perusahaan dengan karyawan kontrak dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut terhadap para pekerja kontrak.    

 

  1. C.                Keuntungan dan Kerugian Sistem Outsourcing Bagi Perusahaan dan Bagi Karyawan Outsourcing

Penerapan sistem outsourcing memberikan keuntungan juga risiko kerugian bagi suatu perusahaan, yaitu:

  1. Keuntungan sistem outsourcing bagi perusahaan antara lain:
    1. a.      Fokus pada kompetensi utama

Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core-business mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui strategi dan merestrukturisasi sumber daya (SDM dan keuangan) yang ada.
Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memfokuskan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan cara mengalihkan pekerjaan penunjang diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing dan memfokuskan sumber daya yang ada sepenuhnya pada pekerjaan strategis yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan atau peningkatan pendapatan perusahaan.

  1. b.      Penghematan dan pengendalian biaya operasional

Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing. Hal ini terjadi karena vendor outsourcing bermain dengan “economics of scale” (ekonomi skala besar) dalam mengelola SDM. Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin kecil biaya per-produk yang dikeluarkan. Bagi vendor outsourcing, semakin banyak SDM yang dikelola, semakin kecil juga biaya per-orang yang dikeluarkan. Selain itu, karena masalah ketenagakerjaan adalah core-business, efisiensi dalam mengelola SDM menjadi perhatian utama vendor outsourcing. Dengan mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai investasi di bidang ketenagakerjaan termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya overhead perusahaan dan dana yang dihemat dapat digunakan untuk proyek lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas produk/jasa. Bagi kebanyakan perusahaan, biaya SDM umumnya bersifat tetap (fixed cost). Saat perusahaan mengalami pertumbuhan positif, hal ini tidak akan bermasalah. Namun saat pertumbuhan negatif, hal ini akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dengan mengalihkan penyediaan dan pengelolaan SDM yang bekerja diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat mengendalikan biaya SDM dengan mengubah fixed cost menjadi variable cost, dimana jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan core-business perusahaan. Pentingnya mengendalikan biaya SDM dapat kita lihat saat ini. Krisis yang disebabkan oleh kerapuhan dan ketidakpastian ekonomi serta politik global menyebabkan pendapatan perusahaan terus menurun. Hal ini diperparah dengan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang membuat persaingan pasar menjadi tidak sehat. Situasi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil berusaha keras untuk tetap bertahan hidup dengan cara melakukan PHK besar-besaran untuk mengurangi fixed cost yang umumnya berada dikisaran 60-70% dari total biaya rutin.

  1. c.       Memanfaatkan kompetensi vendor outsourcing

Karena core-business-nya dibidang jasa penyediaan dan pengelolaan SDM, vendor outsourcing memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik dibidang ini dibandingkan dengan perusahaan. Kemampuan ini didapat melalui pengalaman mereka dalam menyediakan dan mengelola SDM untuk berbagai perusahaan. Saat menjalin kerjasama dengan vendor outsourcing yang profesional, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan keahlian vendor outsourcing tersebut untuk menyediakan dan mengelola SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan kecil, perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan dengan HRD yang kurang baik dari sisi jumlah maupun kemampuan, vendor outsourcing dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Karena bila tidak ditangani dengan baik, pengelolaan SDM dapat menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus mengancam eksistensi perusahaan.

  1. d.      Perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon pasar
    Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada pekerjaan-pekerjaan strategis core-business yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan.
    Jika dilakukan dengan baik, outsourcing dapat membuat perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon kebutuhan pasar. Kecepatan merespon pasar ini menjadi competitive advantage (keunggulan kompetitif) perusahaan dibandingkan kompetitor. Setelah melakukan outsourcing, beberapa perusahaan bahkan dapat mengurangi jumlah karyawan mereka secara signifikan karena banyak dari pekerjaan rutin mereka menjadi tidak relevan lagi.
  2. e.       Mengurangi resiko

Dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan, dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang. Jika situasi bisnis sedang bagus dan dibutuhkan lebih banyak karyawan, maka kebutuhan ini tetap dapat dipenuhi melalui outsourcing. Sedangkan jika situasi bisnis sedang memburuk dan harus mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tinggal mengurangi jumlah karyawan outsourcingnya saja, sehingga beban bulanan dan biaya pemutusan karyawan dapat dikurangi.
Resiko perselisihan dengan karyawan bila terjadi PHK pun dapat dihindari karena secara hukum hal ini menjadi tanggung jawab vendor outsourcing.
Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani berbagai jenis perusahaan, vendor outsourcing dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul terkait dengan penyediaan dan pengelolaan SDM.

  1. f.       Meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core

Saat ini banyak sekali perusahaan yang memutuskan untuk mengalihkan setidaknya satu pekerjaan non-core mereka dengan berbagai alasan.
Mereka umumnya menyadari bahwa merekrut dan mengkontrak karyawan, menghitung dan membayar gaji, lembur dan tunjangan-tunjangan, memberikan pelatihan, administrasi umum serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundangan adalah pekerjaan yang rumit, banyak membuang waktu, pikiran dan dana yang cukup besar. Mengalihkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada vendor outsourcing yang lebih kompeten dengan memberikan sejumlah fee sebagai imbalan jasa terbukti lebih efisien dan lebih murah daripada mengerjakannya sendiri[6].

  1. Kelemahan outsourcing bagi perusahaan antara lain:
    1. a.      Kehilangan Kontrol Manajerial

Ketika suatu perusahaan menandatangani kontrak untuk memiliki perusahaan lain melaksanakan fungsi dari seluruh departemen atau tugas tunggal, perusahaan tersebut memutar pengelolaan dan pengendalian fungsi itu ke perusahaan lain. Perusahaan tersebut akan memiliki kontrak, tapi kontrol manajerial akan menjadi milik perusahaan lain. Perusahaan outsourcing tidak akan didorong oleh standar  dan misi yang sama dengan perusahaan tersebut. Mereka akan didorong untuk membuat keuntungan dari layanan yang mereka sediakan untuk perusahaan-perusahaan dan bisnis lainnya.

  1. b.      Biaya Tersembunyi

Suatu perusahaan menandatangani kontrak dengan perusahaan outsourcing yang akan menutupi rincian layanan yang akan mereka sediakan. Setiap hal yang tidak tercakup dalam kontrak akan menjadi dasar bagi sebuah perusahaan untuk membayar biaya tambahan. Selain itu, perusahaan akan mengalami biaya hukum untuk mempertahankan seorang pengacara dalam meninjau kontrak yang akan ditandatangani. Perusahaan outsourcing adalah perusahaan yang akan menulis kontrak kerja.

  1. c.       Ancaman Keamanan dan Kerahasiaan

Kehidupan bisnis perusahaan adalah informasi yang terus berjalan. Jika sebuah perusahaan memiliki gaji, catatan medis atau informasi rahasia lainnya yang akan dikirim kepada perusahaan outsourcing, ada resiko bahwa kerahasiaan dapat mempengaruhi. Jika sistem outsourcing melibatkan perusahaan yang memiliki fungsi berbagi data atau pengetahuan (misalnya gambar produk, formula, dll), hal ini harus diperhitungkan. Mengevaluasi perusahaan outsourcing dengan hati-hati untuk memastikan data perusahaan dilindungi dan kontrak memiliki klausul denda jika sebuah insiden terjadi.

  1. d.      Masalah Kualitas

Perusahaan outsourcing akan termotivasi oleh laba. Karena kontrak akan memperbaiki harga, satu-satunya cara bagi mereka untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan menurunkan biaya. Selama mereka memenuhi persyaratan kontrak, perusahaan akan membayar. Selain itu, perusahaan akan kehilangan kemampuan untuk dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Kontrak ini akan sangat spesifik dan perusahaan akan membayar biaya tambahan untuk perubahan.

  1. e.       Terikat pada Kesejahteraan Keuangan Perusahaan Lain

Karena sebuah perusahaan akan membalik bagian dari operasi bisnis perusahaan ke perusahaan lain, maka perusahaan tersebut akan dikaitkan dengan kesejahteraan keuangan perusahaan tersebut. Maka sebuah perusahaan outsourcing bisa bangkrut dan meninggalkan perusahaan tersebut[7].

Sistem Outsourcing juga memiliki keuntungan dan kerugian bagi pekerja outsource. Keuntungan dan kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Keuntungan sistem outsourcing bagi pekerja outsource antara lain
    1. a.      Menjadi karyawan outsourcing  adalah lebih baik, untuk seseorang yang mengkhususkan diri / spesialisasi pada suatu bidang tertentu

Dengan menjadi spesialis pada suatu bidang, seseorang bisa menguasai sesuatu secara mendalam, dan jika skill yang dikuasainya masuk dalam kategori IN DEMAND, dengan status karyawan outsourcing, dia bisa memilih mau bekerja dimana, bisa di luar negeri atau pun di dalam negeri, dan tentu saja, bisa memilih penghasilan berapa yang mau diambil. Dan memungkinkan pula untuk mengambil beberapa pekerjaan sekaligus.

  1. b.      Menjadi karyawan outsourcing adalah salah satu solusi bagi seseorang yang ingin mengembangkan diri secara lebih leluasa, tanpa harus mentok pada suatu jenjang jabatan di suatu perusahaan

Menjadi karyawan tetap, tentu harus mengikuti career path yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu setelah jabatan x, kemudian y. sebelum menjabat jabatan r, terlebih dahulu harus menduduki jabatan q, dst, dimana untuk menduduki suatu jabatan, akan banyak hal yang diperhatikan, diantaranya biasanya adalah : tingkat pendidikan, masa kerja, dan lainnya[8].

  1. c.       Pekerja outsourcing akan menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja. Dengan adanya outsourcing maka mereka akan mendapatkan suatu keterampilan yang belum mereka miliki sebelumnya dan jika telah memiliki kemampuan tersebut maka pekerja akan menambah kemampuan mereka dengan bekerja di outsourcing. Pekerjaan tersebut akan menjadi lebih bermanfaat jika pekerjanya mampu menerapkan ilmu yang mereka dapat dari perusahaan penerima. Kemudian mereka mengembangkan keterampilan tersebut untuk menambah daya saing dalam meraih lapangan pekerjaan.
  2. d.      Kemudahan Dalam Mencari Kerja

Sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcing akan membantu tenaga kerja yang belum bekerja untuk disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga dari perusahaan outsourcing tersebut[9].

  1. Kerugian sistem outsourcing bagi pekerja outsource antara lain:
    1. a.      Keberlanjutan mendapatkan pekerjaan yang tidak pasti

Perusahaan outsourcing hanya mampu menampung para pekerja yang mengikatkan diri pada perusahaan outsourcing mereka, namun tidak serta merta mereka langsung dijadikan pekerja tetap dari suatu perusahaan. Penugasan mereka menunggu penugasan dari perusahaan yang akan menerima mereka bekerja.

  1. b.      Sistem Kontrak

Dengan sistem kontrak, akan menyulitkan para pekerja outsource dalam menentukan masa depan. Sistem kontrak akan berjalan sesuai dengan tanggal berlaku atau masa berlaku sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Maka dari itu kontrak tidak memberikan jaminan bagi kehidupan pekerja outsourcing dimasa datang.

  1. c.       Tidak adanya Serikat Pekerja

Tidak adanya serikat pekerja, membuat pekerja akan kesusahan di saat terjadi perselisihan baik antara perusahaan dan pekerja, maupun antara pekerja dengan pekerja. Mereka hanya mengandalkan atasan dan HRD sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan tersebut[10].

 

Tabel Gambaran Perbandingan Hak Buruh tetap (Permanen) dan Buruh Kontrak (Outsourcing)

Hak-Hak Buruh

Buruh Tetap

Buruh Kontrak

Upah Pokok (UP)

Minimal UMK

Tunjangan Masa Kerja (TMK)

UP=UMK+TMK

Hanya UMK

Premi kehadiran

Dapat

Tidak dapat

Tunjangan Jabatan

Pada posisi tertentu ada

Tidak dapat

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dapat:

–  Jaminan    Kecelakaan Kerja

–  Jaminan Kematian

– Jaminan Hari Tua

– Jaminan Kesehatan (Bagi buruh dan Keluarga)

Tidak dapat

Uang Makan dan Transport

Dapat

Tidak dapat (Termasuk di dalam upah pokok)

Hak Cuti:

Tahunan, Haid, dan cuti hamil

Dapat, untuk buruh perempuan yang hamil mendapat cuti 3 bulan dengan dibayar upahnya

Tidak dapat, buruh perempuan ketika hamil diputus kontraknya.

Tunjangan Hari Raya

Dapat

Tidak Dapat

Pesangon

Dapat (dilindungi oleh Undang-Undang)

Tidak Dapat

Kebebasan berserikat

Ada dan dapat dijalankan

Buruh takut berserikat karena langsung dapat diputus hubungan kerjanya

Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja

Kolektif melalui Perjanjian Kerja Bersyarat

Individu yang ditandatangani di awal

 

Sumber: Position paper KBC (Komite Buruh Cisadane), April 2004, hasil pendataan terhadap 150 perusahaan di Tangerang 2003-2004[1].

 
  1. A.                Perkembangan Peraturan Outsourcing di Indonesia

Dalam perkembangannya, praktik outsourcing lebih banyak merugikan para pekerja/buruh yang bekerja secara outsource. Oleh karena itu Mahkamah Institusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 27/PUU-IX/2011 pada tanggal 17 Januari 2012 menghapuskan praktik sistem outsourcing. Keputusan ini merupakan putusan pengadilan terhadap tuntutan seorang buruh PLN terhadap keberadaan sistem outsourcing.  Putusan tersebut berbunyi:

  • Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh[1].

Terkait dengan putusan MK tersebut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan sistem outsourcing di Indonesia dalam surat edaran No: B. 31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011. Surat edaran tersebut menekankan pada UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 yang berbunyi:

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

        a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

        b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

        c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

        d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau             produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjuan kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu

      tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktutertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hokum menjadi penjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Surat edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: B. 31/PHIJSK/I/2012 ayat 2a menyebutkan:

Dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka:

apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak –hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)[2].

Poin ini menjadi dasar hukum dihapuskannya sistem outsourcing terhadap pekerjaan yang memiliki obyek tetap, kecuali seperti pekerjaan konstruksi bangunan yang masih bisa menggunakan sistem pekerjaan outsourcing dalam merekrut tenaga kerja dalam mengerjakan sebuah proyek bangunan karena pekerjaannya yang bersifat tidak tetap.

KESIMPULAN

 

Sistem tenaga kerja outsourcing memang banyak menguntungkan perusahaan. Namun sistem tenaga kerja ini banyak merugikan buruh. Oleh sebab itu pada tanggal 17 Januari 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa sistem outsourcing tidak bisa diterapkan pada pekerjaan yang obyeknya bersifat tetap seperti pekerjaan teller atau customer service di bank. Di samping itu menurut Pakar Kebijakan Publik, Riant Nugroho, sistem ketenagakerjaan melalui mekanisme outsourcing layaknya digunakan untuk negara-negera yang memiliki populasi orang tua lebih banyak dibandingkan orang mudanya. Indonesia dinilai belum perlu menggunakan tenaga outsourcing ini. Seperti Eropa, yang muda sedikit dari yang pensiun sehingga negara-negara Eropa saat ini memiliki tingkat populasi orang tua lebih besar daripada orang muda. Akibatnya, utang negaranya lebih besar dibandingkan penerimaan perpajakannya. Utang tersebut kebanyakan digunakan membayar biaya sosial para pekerjanya yang sudah beranjak tua. Sistem outsourcing memang perlu dilakukan agar beban utang negara guna membiayai pensiun pegawai tidak terlalu berat[1]


 

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s