Apakah Kebijakan Publik dan Apakah Masalah Publik

Di dalam buku Kebijakan Publik, Teori dan Proses Kebijakan Publik memiliki definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan public juga semakin besar. Menurut James Anderson adalah sah bagi seorang ilmuwan politik, karena pengetahuan yang dimilikinya, memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik.

            Sifat kebijakan public sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori, antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan, keputusan-keputusan kebijakan, pernyataan-pernyataan kebijakan, hasil-hasil kebijakan dan dampak-dampak kebijakan. Domain kebijakan public, dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, maka domain kebijakan public meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan.

            Kebijaka public dibedakan menjadi Analisa Kebijakan, Kebijakan Publik dan Anjuran Kebijakan. Kebijakan public secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan public. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan-pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, seperti siapakah yang diuntungkan dalam kebijakan tata niaga pertanian, misalnya. Sedangkan anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan-kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.

            Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan public, Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan public diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan public dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhada- lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan public sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan public. Teori-teori dalam analisis kebijakan public pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan public yang baik di masa yang akan dating.

            Tahapan-tahapan kebijakan public terdiri atas Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan dan Tahap Evaluasi Kebijakan. Sebagai tambahan ada pula tahap perubahan kebijakan. dan tahap terminasi, atau penghentian kebijakan.

Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Namun masalah yang ada juga perlu didefinisikan. Penting untuk mengetahui siapa yang mendefinisikan masalah tersebut dan bagaimana ia mendefinisikannya. Karena pendefinisian sebuah masalah da-at berbeda-beda. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah public jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelopok orang lain yang secara tidak langsung terlibat. 

Suatu masalah akan menjadi masalah public bila ada orang atau kelompok yang menggerakkan kearah tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Juga, suatu masalah akan menjadi masalah public, jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah public adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi  bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Masalah-masalah public dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowi adalah bahwa masalah public dapat dibedakan ke dalam masalah procedural dan masalah substantive. Masalah procedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorgaisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan  tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantive berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Kategori kedua, didasarkan pada asal-usul masalah tersebut. Berdasarkan kategori ini masalah publk dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri maupun masalah dalam negeri.

Lowi juga menyatakan bahwa masalah public juga dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini maka masalah public dapat diedakan menjadi masalah distributive, masalah regulasi dan masalah redistributive. Masaah distributive mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu. Sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Sementara itu, masalah redistributive menyangkut masalah masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antar kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat, kebijakan ini biasanya berangkat dari konflik dan pada umumnya melibatkan konflik kelas.

William dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mengemukakan setidaknya ada empat cirri pokok masalah kebijakan, yakni: Pertama, saling ketergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh system masalah. Kedua, subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permaasalahna didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Ketiga, Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.Keempat, Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Charles O. Jones membuat dua tipe masalah-masalah public, yakni: Pertama, masalah-masalah tersebut dikarakteristikkan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan. Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s