Evaluasi, Perubahan dan Terminasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan bukan merupakan tahap akhir dari dari proses kebijakan public. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama, untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kedua tugas ini evaluasi ditujukan utuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan dating. Kegiatan-kegiatan evaluasi kebijakan antara lain pengkhususan (spesifikasi), pengukuran, analisis, dan rekomendasi.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe-tipe kebijakan public antara lain: tipe pertama, kegiatan fungsional; tipe kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu; tipe ketiga, evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi kebijakan juga bisa ditujukan untuk tujuan-tujuan penyelewengan misalnya, melakukan evaluasi untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi.

Evaluasi dengan tipe sistematis merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan. Edward Suchman menyatakan ada enam langkah kebijakan, yaitu: mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standardisasi kegiatan, pengukuran terhadap tigkatan perubahan yang terjadi, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan, bagaimana implementasinya dan apakah telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak dari kebijakan dapat dibedakan ke dalam bentuk simbolik dan materi.

Masalah-masalah dalam kebijakan public antara lain ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan, kausalitas, dampak kebijakan yang menyebar, kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana, resistensi pejabat, dan evaluasi mengurangi dampak. Masalah berat yang menjadi kendala evaluasi: tujuan-tujuan kebijakan, membatasi criteria untuk keberhasilan, efek sampingan, masalah data, masalah metodologi, masalah politik, dan biaya.

Perubahan dan Terminasi Kebijakan

Perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk, yaitu incremental, pembuatan undang-undang baru untuk kebijakan khusus, penggantian kebijakan yang besar sebagai akibat pemilu kembali. Bentuk-bentuk perubahan kebijakan yang terjadi antara lain: pertama linear, mencakup penggantian secara langsung suatu kebijakan oleh kebijakan lain; kedua konsolidasi, penggabungan kebijakan-kebijakan sebelumnya ke dalam suatu kebijakan baru; ketiga splitting, beberapa badan/agensi dipecah-pecah ke dalamm beberapa komponen; keempat nonlinear, kebijakan mencakup unsur-unsur dari jenis perubahan lain dan kompleks.

Model-model perubahan kebijakan di AS: pertama the Cylical Thesis. Model ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan disebabkan adanya pergeseran secara terus-menerus dalam keterlibatan nasional antara kepentingan public dan kepentingan swasta. Kedua, the Evolutionary or Policy-Learning Thesis, memandang perubahan kebijakan sebagai suatu fungsi dari tiga faktor berikut: interaksi dari “advocacy coalitions” yang bersaing dalam suatu subsistem/ komunitas kebijakan, perubahan-perubahan eksternal terhadap subsistem, akibat-akibat dari parameter system yang stabil. Ketiga, the Backlash or Zigzag Thesis, berpandangan bahwa terdapat pola yang tidak menentu dalam sejarah kebijakan public AS.

Beberapa tipe terminasi mencakup: terminasi fungsional, terminasi organisasi, terminasi kebijakan, terminasi program. Pendekatan di dalam terminasi kebijakan ada dua. Pertama, the “big bang” termination. Pendekatan ini biasanya terjadi dengan suatu keputusan otoritatif atau pukulan yang menentukan dalam suatu titik waktu. Pendekatan kedua, the “long whimper” approach, merupakan penghapusan tahap demi tahap secara moderat dan hati-hati terhadap suatu kebijakan, program atau organisasi. Disebut juga “decrementalism”, dengan mana budget suatu organisai dikurangi secara pelan-pelan atau posisinya yang secara perlahan dieliminasi.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s