Implementasi Kebijakan Publik (Policy Implementation)

Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan publik mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program yang ingin dicapai. Ia juga bisa dimaknai sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ia juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang lebih tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang public, dan keputusan yudisial.

            Di dalam arah kebijakan public, terdapat kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi masalah. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: Kebijakan-kebijakan baru Sifat kebaruan dari tipe kebijakan ini membuat kebijakan (yang sama sekali) baru cenderung sukar dilaksanakan. Kedua, kebijakan yang didesentralisasikan. Implementasi yang didesentralisasikan berarti melibatkan lebih banyak orang.Dalam tipe kebijakan terdesentralisasi ada dua masalah besar yang timbul, yaitu persoalan komunikasi dan persoalan pengawasan. Ketiga, kebijakan controversial. Suatu kebijakan yang berasal dari hasil perdebatan seringkali membutuhkan ketentuan-ketentuan yang kabur. Kekaburan dalam ketentuan-ketentuan kebijakan akan mendorong lembaga legislative untuk menghindari tanggung jawab. Keempat, kebijakan-kebijakan yang kompleks. Ia mempunyai unsure-unsur yang sama dengan kebijakan-kebijakan controversial. Kebijakan-kebijakan yang kompleks biasanya mempunyai banyak tujuan dan begitu rumit, sehingga para pembentuk kebijakan puncak seringkali tidak mengetahui bagaimana mengimplementasikannya secara khusus. Kelima, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, terutama yang melibatkan negara-negara lain. Terakhir, kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan. Karena keputusan-keputusan pengadilan cenderung keliru dalam pelaksanaannya.

            Namun, meskipun demikian masih ada prospek untuk memperbaiki implementasi kebijakan public. Pertama, memahami hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan . Dengan kata lain, mengkaji faktor-faktor yang menghambat implementasi dan mencari penyebab mengapa faktor tersebut muncul. Kedua, adalah perlu mengubah keadaan-keadaan yang menghasilkan faktor-faktor penghambat yang muncul tersebut.

            DI dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan public tentu saja ada aktor-aktor atau implementor dari kebijakan public tersebut. Implementor kebijakan tersebut di antaranya: Birokrasi. Dalam system politik modern, misalnya saja Amerika Serikat, kebijakan public diimplementasikan terutama oleh system badan-badan administrasi yang kompleks. Badan-badan ini melakukan tugas pemerintah sehari-hari dan memengaruhi warganegara secara lebih langsung dalam tindakan mereka dibandingkan unit pemerintah lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin, sebagai berikut:

Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a context of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.

Di samping itu masih ada lembaga penting lainnya, seperti lembaga pembuat undang-undang (lembaga legislatif), lembaga peradilan; yang memiliki arti penting dalam konteks memengaruhi tata kelola/administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan administrative dan regulasi, dan pengkajian ulang terhadap keputusan-keputusan administrative dalam kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Kemudian masih ada pula kelompok-kelompok penekan (pressure group) dan organisasi-organisasi masyarakat.

            Implementasi kebijakan perlu diwujudkan, agar tercapai tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan. Oleh sebab itu maka digunakanlah teknik-teknk implementasi kebijakan. Ada dua pendekatan: (1) Pendekatan perintah dan pengawasan, (2) pendekatan insentif ekonomi atau pasar. Pendekatan perintah dan pengawasan meliputi penggunaan mekanisme-mekanisme yang sedikit koersif. Seperti pembentukan standar atau atauran baku, inspeksi dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar. Pendekatan insentif ekonomi mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi, atau ganjaran lain atau pinalti untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta untuk mematuhi peraturan dari para pembuat kebijakan.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s