Model dan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan public terdapat model-model untuk mengkaji kebijakan public. Penggunaan model ini sangat besar manfaatnya. Kebijakan public merupakan proses yang kompleks. Model hadir untuk menyederhanakan dan memahami realitas yang kompleks tersebut.

            Ada beberapa criteria penggunaan model yang baik menurut Thomas Dye. Pertama, model tidak boleh terlalu sederhana tetapi juga tidak boleh terlalu kompleks. Model yang terlalu sederhana akan mendorong terjadinya pengertian yang salah. Sedangkan model yang terlalu kompleks justru akan membingungkan. Kedua, Model seharusnya mengarahkan perhatian pada apa yang signifikan mengenai kebijakan public. Ketiga, model yang baik seharusnya berhubungan dengan dunia nyata dan menjembatani pemahaman yang lebih besar pada situasi atau proses kebijakan yang spesifik. Keempat, model harus mengomunikasikan konsep yang dapat dipahami bersama. Kelima, model seharusnya menyarankan sejumlah hubungan yang dapat diuji, dapat diamati, diukur dan diverifikasi. Keenam, model seharusnya menyarankan penjelasan bagi kebijakan public.

            Menurut Lester dan Stewart, model kebijakan yang paling baik adalah model elitis dan model pluralis.

Model elitis merupakan model yang cukup baik untuk menjelaskan pembentukan kebijaksanaan public yang berlangsung di negara-negara dengan system otoriter. Teori elit mengatakan bahwa kebijakan public merupakan produk elit (sekelompok individu yang sangat kuat yang mendominasi kekuasaan bagi kepentingan mereka), yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Thomas Dye, hal ini dikarenakan rakyat memiliki perilaku yang apatis, dan tidak memiliki informasi yang baik mengenai kebijakan public. Sehingga dalam hal ini kebijakan-kebijakan public bukan berasal dari tuntutan-tuntutan masyarakat luas, akan tetapi dari kepentingan kelompok elit. Model yang kedua yaitu Model Pluralis. Model ini menekankan pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam system demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.

            Di samping model dalam menganalisa kebijakan public, terdapat pula pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut antara lain Pendekatan Kelompok, Pendekatan Proses Fungsional, Pendekatan Institusionalisme, Pendekatan Peran Serta Warganegara dan Pendekatan Psikologis. Sedangkan menurut Lester dan Stewart, ada 9 pendekatan lainnya yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternative yaitu Pendekatan Proses, Pendekatan Substantif, Pendekatan Logical-Positivist, Pendekatan Ekonometrik, Pendekatan Fenomologik (postpositivist), Pendekatan Partisipatori, Pendekatan Normatif atau Preskriptif, Pendekatan Ideologik dan Pendekatan Historis.

            Pendekatan Kelompok menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki anggapan dasar bahwa interaksi dari perjuangan antara kelompok-kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Tujuan dari pandangan ini adalah untuk membentuk “social equilibrium”. Sedangkan Pendekatan Proses Fungsional menekankan pada proses-proses fungsional yang ada di dalam proses kebijakan public. Tujuh kategori analisis fungsional menurut Harold Laswell yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan teori fungsional yaitu Intelegensi, Rekomendasi, Preskripsi, Invocation, Aplikasi, Penilaian dan Terminasi. Kemudian Pendekatan Institusionalisme menekankan pada lembaga-lembaga pemerintah dan substansinya pada kebijakan public. Pendekatan Peran Serta Warga Negara, didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik. Muenurut pendekatan ini para pembuat kebijakan lebih responsive terhadap warga negara yang mempunyai peran serta. Pendekatan Psikologis, menurut Amir Santoso menjelaskan hubungan antarpribadi antara perumus dan pelaksana kebijakan.

            Sementara Pendekatan Proses menekankan pada proses atau tahapan-tahapan kebijakan. Pendekatan Substantif menekankan pada spesialisasi keahlian dalam bidang substantive, misalnya spesialis kebijakan energy, special kebijakan kesejahteraan dan sebagainya. Pendekatan Logical-Positivist dikenal juga sebagai Pendekatan Behavioral atau pendekatan keilmuan. Pendekatan ini menggunakan alat-alat analisa yang canggih. Pendekatan Ekonometrik dikenal juga dengan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sifat alami manusia adalah “rasional”. Pendekatan Fenomologik atau postpositivist merupakan pendekatan yang lebih menggunakan studi-studi kasus secara berkelanjutan. Pendekatan Partisipatori, memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sehingga para pembentuk kebijakan bisa membuat rekomendasi dan keputusan yang lebih baik. Pendekatan ini bisa bermanfaat untuk pembentukan agenda, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan. Pendekatan Normatif atau Preskriptif, biasanya digunakan oleh ilmuwan praktisi, seperti Henry Kissinger. Pendukung pendekatan ini seringkali menyarankan suatu posisi kebijakan dengan menggunakan retorika dalam suatu cara yang lihai untuk meyakinkan pihak lain tentang manfaat dan posisi mereka. Pendekatan Ideologik, disebut juga sebagai “visi” yang dimiliki oleh ilmuwan politik, terbagi atas  “visi yang dibatasi” dan ”visi yang tidak dibatasi”.  Pendekatan Historis, mengandalkan pada pola-pola yang ada dalam pembuatan kebijakan public. Seperti di Amerika Serikat yang memiliki kecenderungan-kecenderungan konservatis dan juga liberal.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s