Organisasi-organisasi Internasional dan Lingkungan (Internasional Organizations and the Environment)

Organisasi-organisasi Internasional yang banyak dibahas dalam bagian ini khususnya mengacu pada rezim-rezim internasional yang berada di bawah naungan PBB. Sebenarnya telah banyak Kesepakatan-kesepakatan Internasional beserta konferensi-konferensi yang menyertainya, berkaitan dengan permasalahan isu lingkungan. Namun sejauh ini dinilai tidak cukup efektif dalam menjawab persoalan lingkungan, khususnya dalam skala global. Perjanjian-perjanjian ini, dinilai terlalu normative oleh para aktivis lingkungan yang terjun dan terlibat langsung dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan lingkungan dalam dunia nyata. Kebanyakan perjanjian dan kesepakatan ini hanya merupakan persoalan ‘di atas kertas’.

            Perjanjian mengenai permasalahan isu-isu lingkungan yang merupakan permasalahan trans-border mulai pertama dibahas dalam Pertemuan di Rio de Janeiro tahun 1992. Pertemuan tersebut berjudul The U.N. Conference on Environment and Development.  Mulai sejak saat itu, perjanjian-perjanjian dan pertemuan yang membahas mengenai isu lingkungan mulai banyak diselenggarakan. Pertemuan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tidak hanya dihadiri oleh negara-negara anggota PBB saja, namun yang lebih penting, pertemuan ini juga menghadirkan pertemuan parallel dengan aktor-aktor non-negara dalam mengamati isu dan permasalahan soal lingkungan dalam pendekatan sustainable development. Sustainable Development merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada premis bahwa diperlukan keseimbangan antara ukuran konsumsi dengan jumlah populasi yang berdasarkan batasan/limitasi yang dimiliki oleh alam. Hasil dari pertemuan Rio dalam bentuk Rio Declaration yang mendorong Majelis Umum PBB untuk pembentukan Commission on Sustainable Development, sebuah badan intergovernmental yang menjadi focal point di dalam system PP untuk koordinasi dengan berbagai program-program PBB yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan soal lingkungan.

            Rezim internasional yang membahas persoalan lingkungan seolah menjawab tantangan kaum realis yang mengklaim bahwa struktur anarkis dari system system internasional membuat hal tersebut mustahil bagi negara-negara untuk bekerja bersama. Unsur kepentingan nasional dan anarki menekankan paradigm tersebut. Namun persoalan lingkungan jelas bukan persoalan suatu negara semata. Tetapi ia menyangkut persoalan lintas batas negara. Meskipun telah banyak perjanjian yang membahas mengenai dampak pesoalan lingkungan khususnya pada praktik bidang industry dan ekonomi telah banyak diterima, namun penerapan dari isi perjanjian tersebut sulit untuk diterima ataupun dilakukan. Terutama apabila perjanjian tersebut telah memasuki lingkup domestic. Penyelesaian persoalan lingkungan tidak hanya semata-mata membutuhkan ‘kemauan’ dalam bentuk kebijakan-kebijakan, tapi lebih dari itu, persoalan lingkungan membutuhkan penyelesaian secara ekonomis dalam bentuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Persoalan masalah lingkungan tidak hanya sekedar mengenai persoalan lingkungan alam, semata. Tapi ia juga menyangkut hal-hal pokok dan substantive, seperti masalah pangan, perindustrian, dan juga perkembangan ekonomi.

            Telah banyak kesepakatan dan perjanjian internasional yang berhubungan dengan permaslahan lingkungan, misalnya Environmental Agreements Relating to Atmosphere Regimes, Environmental Agreements Relating to Regimes for the High Seas, Environmental Agreements Relating to Regimes for Land Areas, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan isu dan persoalan lingkungan, seperti misalnya Convention on Biological Diversity, Bans all nuclear tests in the atmosphere, underground or under water, or in outer space, U.N. Convention on the Law of thr Sea, Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer and Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Di samping itu, ada pula pertemuan di tahun 1994 yang didukung oleh PBB di Kairo, Mesir, yang membahas mengenai perkembangan populasi global dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, lingkungan dan kepedulian sosial.

            Namun bagaimanapun juga kesepakatan yang dihasilkan oleh PBB akan masuk ke dalam ranah politik domestic. Sedangkan proses politik domestik bisa saja menghalangi ratifikasi perjanjian-perjanjian dan kesepakatan lain yang telah dicapai. Perjanjian bahkan bisa tidak diratifikasi selama berdekade-dekade ketika kesepakatan domestic yang efektif menempati kedudukannya sebagai bentuk oposisi dari perjanjian internasional yang telah dicapai.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s