Perumusan Kebijakan (Policy Formulation)

Pembentukan Kebijakan Versus Perumusan Kebijakan

            Menurut Anderson, perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternative disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan merupakan keseluruhantahap dalam kebijakan public yang berupa rangkaian keputusan.

 

Model-model Perumusan Kebijakan Publik

            Model Sistem

Model sitem, menurut Paine dan Naumes merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanyanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan. Menurut Paine dan Naumes, model ini disusun hanya berasal dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Menurut model system, kebijakan public dipandang sebagai tanggapan dari suatu system politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar batas-batas system politik. Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat.

            Model Rasional Komprehensif

Model ini merupakan model pembentukan kebijakan yang diterima luas di kalangan pengkaji kebijakan public. Model ini terdiri dari elemen-elemen yang akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan (intended goal).

            Model Kepuasaan

Model ini dikembangkan oleh Simon dan March, yang didasarkan pada premis bahwa kualitas yang memuaskan merupakan kualitas yang terbaik yang sebenarnya bisa dicapai oleh para pembuat keputusan. Dalam kenyataannya, para pembuat keputusan akan memilih alternative yang memuaskan tujuan-tujuan dari situasi daripada mencari alternative yang memberikan solusi yang optimal terhadap situasi. Kekuatan utama dari model ini terletak pada pandangannya yang realistic dan didasarkan pada aspek-aspek sosio-psikologis dari teori organisasi.

            Model Penambahan (The Incremental Model)

Model ini lebih bersifat deskriptif, menggambarkan secara actual cara-cara yang dipakai para pejabat dalam membuat keputusan.Menurut model ini, kebijakan atau keputusan selalu bersifat serial, fragmentary, dan sebagian besar remedial.Inkrementalisme merupakan proses pembuatan keputusan yang khas dalam masyarakat-masyarakat pluralis. Keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan.

            Model Pengamatan Campuran

Mixed scanning atau model pengamatan campuran merupakan suatu model terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan incremental, menetapkan proses-proses pembuatan kebijakan pokok dan urutan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

            Model Kualitatif Optimal

Model ini dibentuk untuk mempelajari kebijakan public, dan mencoba untuk menganalisa karakteristik-karakteristik utama pembentukan kebijakan public dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan-kekuatan pokok dari model-model pembentukan kebijakan normative yang ada.

            Perumusan kebijakan public, terdiri atas tahapan-tahapan. Tahap pertama, perumusan masalah (defining problem); dilanjutkan dengan tahap kedua, agenda kebijakan; tahap ketiga, pemilihan alternative kebijakan untuk memecahkan masalah; tahap keempat, tahap penetapan kebijakan. Di dalam perumusan kebijakan, tentunya terdapat aktor-aktor. Aktor-aktor tersebut antara lain: badan-badan administrasi (agen-agen pemerintah), Presiden (eksekutif), Lembaga yudikatif dan Lembaga Legislatif. Di dalam Perumusan Kebijakan, terdapat pula para pemeran serta lainnya, seperti: Kelompok-kelompok kepentingan, Partai-partai politik serta Warganegara individu. Sementara itu, terdapat pula Nilai-nilai yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan. Menurut James Anderson, nilai tersebut antara lain: Nilai-nilai Politik, Nilai-nilai Organisasi, Nilai-nilai Pribadi, Nilai-nilai Kebijakan dan Nilai-nilai Ideologi. Dalam merumuskan kebijakan politik juga disesuaikan dengan konteks yang ada. Konteks ini berkaitan dengan Budaya Politik, serta Kondisi Sosial-Ekonomi yang ada di dalam masyarakat. 

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s