European Union and The Thirld World

 

 

            Dalam memahami hubungan antara European Union atau Uni Eropa dengan Negara-Negara Dunia Ketiga, ada dua artikel yang digunakan untuk melihat fenomena tersebut. Pertama, artikel yang disampaikan oleh Will Hout mengenai Governance and Development, EU Changing Policies yang banyak membahas mengenai keberadaan ‘good governance’ serta artikel Daniel Kelemen, Globalizing EU Environmental Policy yang lebih banyak membahas peran Uni Eropa terkait dengan masalah globalisasi serta pengaruhnya terhadap lingkungan.

            Ada dua argumen utama yang disampaikan oleh Hout dalam artikelnya yang berjudul  Governance and Development, EU Changing Policies. Pertama, Hout beranggapan bahwa pemerintah sebagai salah satu bagian dari Post-Washington Concensus. Hout menilai bahwa pemerintah merupakan salah satu instrumen pasar. Serta yang kedua, Hout melihat bahwa hubungan Uni Eropa dengan Negara-Negara Dunia Ketiga sebagai salah satu fitur penting Eropa dalam kebijakan pembangunan (development policies). Dalam hal ini Hout menilai neoliberal sebagai karakter utama Uni Eropa serta orientasi instrumen yang mencerminkan teknokratik pada kebutuhan Uni Eropa untuk memperdalam  market-based reforms di Negara-Negara Selatan. Hout beranggapan, pemerintah negara-negara Uni Eropa berupaya menekankan adanya ‘good governance’ bagi mitra-mitra mereka di Negara Dunia Ketiga. Dengan adanya sistem ‘good governance’ maka akan mampu menjamin kestabilan pasar, yang Hout melihatnya dilihat dari perspektif neoliberalis. Dengan upaya Uni Eropa dalam membangun kerja sama dengan negara-negara lain di Dunia Ketiga, maka UE yang mengidentikkan diri sebagai masyarakat dunia yang berasaskan normatif power serta mengupayakan kerjasama melalui cara-cara multilateral, bermaksud mencari “mitra kerjasama” dan membangun good neighbourhood dengan negara-negara di dunia. Hout menambahkan, ada 9 komponen dalam The European’s Comission Governance Profile daalam kaitannya dengan kerjasama kepada Negara-Negara di Dunia Ketiga. Sembilan komponen tersebut antara lain:

  1. Political/democratic governance:

a. Human Rights

b. Fundamental Freedom

c. Electoral Process

d. Principles of Constitutional Democracy

 

  1. Internal and external security
  2. Political governance/rule of law
  3. Control of corruption

a. Institutional Capacity

b. Public Finance Management

  1. Government effectiveness

a. Private Sector/Market-Friendly Policies

b. Management of Natural Resources

  1. Economic governance

a. Internal stability/conflict

b. External threats/global security

  1. Social governance
  2. International and regional context

a. Regional Integration

b. Involvement in regional initiatives on governance and peer-review mechanism

c. Migration

  1. Quality of partnership

a. Political dialogue

b. Programming dialogue

c. Non-state actions

 

 

            Pemerintah Uni Eropa memberikan sejumlah dana bantuan kepada Negara-Negara di dunia Ketiga, antara lain negara-negara di Asia, kawasan Caribbean dan Amerika Latin, serta di daerah-daerah Pasifik, yang sebagian besar merupakan daerah Persemakmuran. Angka dan jumlah presentase dana bantuan ini sebagian besar semakin meningkat setiap tahunnya ke negara-negara resipien tersebut. Ada tiga alasan utama pemerintah Uni Eropa dalam memberikan dana development assistance kepada Negara-Negara Dunia Ketiga tersebut, yaitu:

            1. the sustainable and economic and social development of the developing countries

            2. the smooth and gradual integration of these countries into the world economy

            3. the campaign against poverty

 

Sedangkan pemberian dana bantuan tersebut menyangkut 6 bidang isu, yaitu:

            1. the link between trade and development

            2. regional integration and cooperation

            3. support for macroeconomic policies and the promotion of equitable access to social services

            4. transport

            5. food security and sustainable rural development

            6. institutional capacity building

 

            Artikel yang kedua merupakan artikel Daniel Kelemen yang lebih banyak menekankan pada pembahasan peran Uni Eropa terkait masalah globalisasi dan dampaknya pada lingkungan dalam artikelnya yang berjudul Globalizing EU Environmental Policy.

Uni Eropa yang mengidentikkan diri sebagai masyarakat yang mengutamakan normatif power dalam panggung internasional, serta berupaya menyebarkan nilai-nilainya secara multilateralis berupaya menyebarkan nilai-nilainya di bidang lingkungan. Uni Eropa telah muncul sebagai leading supporter setiap major traktat lingkungan internasional sejak tahun 1989. Di antaranya ada Cartagena Protokol dan Kyoto Protokol. Uni Eropa telah menempatkan dirinya secara konsisten sebagai environmental leader. Dalam hal masalah perubahan iklim, Pemerintah Belanda, Jerman, dan Denmark telah bekerjasama dan berkomitmen untuk melakukan reduksi karbon.

            Menurut Kelemen, Uni Eropa telah berupaya untuk mengurangi dampak dari adanya globalisasi pada regulasi lingkungan (environmental regulation) dengan dua cara. Pertama, Uni Eropa berupaya untuk “mengglobalisasikan” standar-satandar lingkungan melalui Multilateral Environmental Agreements (MEA). Kedua, Uni Eropa berupaya untuk meluaskan upayanya dalam menghijaukan trade regime. Konflik antara peraturan-peraturan free trade dan komitmen kebijakan lingkungan Uni Eropa telah membawa Uni Eropa dalam perdebatan dengan WTO mengenai ‘trade vs environment’.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s