Keterlibatan Australia Dalam Pemulihan Demokrasi di Fiji

Pada tahun 2006 terjadi sebuah kudeta penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer yang dipimpin di bawah komando Frank Bainimarama. Kudeta yang dilakukan adalah untuk menjatuhkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Namun pemerintah sipil yang sedang menjabat pada waktu itu dianggap bukan berasal dari rakyat Fiji sehingga dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Maka pada Desember 2006, pemerintahan sipil di Fiji yang dipimpin oleh Laisenia Qarase digulingkan oleh rezim junta militer. Penggulingan pemerintahan secara kudeta, serta rezim militer yang sedang berkuasa di Fiji ini sebenarnya menyalahi konstitusi negara tersebut karena dianggap ilegal dan menyalahi demokrasi. Hal ini juga telah diputuskan melalui sidang pengadilan terhadap pemerintah Fiji pada tahun 2009. Namun, pemerintah Fiji di bawah Frank Bainimarama menolak hasil putusan tersebut. Sebagai gantinya ia membubarkan pengadilan serta mulai memperketat sensor terhadap media massa.

            Australia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengupayakan pemulihan demokrasi di Fiji. Langkah ini diambil oleh pemerintah negara Australia sebagai respon atas tindakan kudeta militer yang dilakukan di bawah komando Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintahan sipil di tahun 2006. Pemerintah Australia melakukan hal tersebut untuk menghindari terjadinya efek domino di negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Australia tidak menginginkan adanya kudeta militer serupa yang menyalahi demokrasi di dalam kawasan tersebut karena hal ini dapat mengancam keamanan negara Australia. Pada awal terjadinya kudeta, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta intervensi pasukan Australia. Permintaan intervensi pasukan ini ditujukan untuk membantu pemerintah Fiji dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama. Namun permintaan tersebut ditolak oleh PM John Howard karena tidak ingin ikut campur dalam krisis politik di Fiji. Meskipun demikian, John Howard tetap bersikap mengecam tindakan kudeta militer di Fiji yang melanggar aturan demokrasi konstitusional.[1]

            Akhirnya pada bulan September 2009, Australia yang dipimpin oleh Kevin Rudd bersama-sama dengan pemimpin nasional negara-negara Persemakmuran, khususnya di wilayah Pasifik Selatan yang tergabung dalam kelompok Commonwealth Minister of Action Group (CMAG) mengucilkan Fiji sebagai dampak dari penggulingan pemerintahan yang dilakukan oleh rezim militer tersebut. Hal ini juga menyusul tindakan yang telah dilakukan melalui Pasific Island Forum (PIF) antara Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya yang kecewa atas sikap pemerintah Fiji. Hal ini dilakukan akibat pengingkaran janji yang telah dilakukan oleh Frank Bainimarama.[2]

            Pada awalnya, Frank Bainimarama telah berjanji untuk menyelenggarakan pemilu demokratis pada bulan Maret 2009. Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya selalu mendorong Fiji untuk segera melaksanakan pemilu yang lebih demokratis. Namun Perdana Menteri sementara Fiji, Marsekal Vorege Bainimarama menyatakan mereka akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014. Hal ini guna memungkinkan road map (peta jalan)atau rencana mereka diterapkan. Peta jalan tersebut termasuk undang-undang dasar baru serta pembaruan layanan masyarakat[3]. Dengan adanya sanksi tersebut, maka Fiji tidak berhak mendapatkan bantuan Persemakmuran dalam segala bidang.CMAG yang merupakan kelompok negara persemakmuran beserta PIF, forum negara-negara Pasifik Selatan memutuskan untuk menutup semua bantuan yang mungkin diterima oleh Fiji, kecuali bantuan yang ditujukan untuk memfasilitasi pemulihan demokrasi di Fiji. Fiji tidak akan diikutsertakan dalam semua pertemuan antar pemerintah Persemakmuran. Semua perwakilan Fiji di sekretariat Persemakmuran akan dihentikan.

            Pada dasarnya, Australia selalu berusaha dan berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dan  bersifat terbuka terhadap Fiji. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan demokrasi di negara tersebut. Namun, pada bulan November 2009, Frank Bainimarama justru melakukan tindakan Persona non grata terhadap High Comissioner Australia di Fiji, James Bartley. Frank Bainimarama beralasan bahwa pejabat Australia tersebut telah mencampuri urusan dalam negeri Fiji. PM Australia, Kevin Rudd merasa sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh rezim pemerintahan militer tersebut.[4] Dikarenakan kecewa, Australia bahkan menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Fiji.[5] Hal ini adalah  sebagai bentuk respon atas tindakan pengusiran diplomat Australia dari Fiji. Meskipun demikian, Australia selalu berupaya untuk melakukan pendekatan konstruktif dan dialogis terhadap Fiji. Langkah-langkah keterbukaan  telah banyak ditempuh oleh Australia sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi di Fiji. Hal ini dilakukan oleh Australia baik secara bilateral antara kedua negara maupun melalui forum-forum seperti PIF. Australia dan negara-negara yang tergabung dalam Forum Pasifik Selatan dan Persemakmuran tetap menekankan kembalinya demokrasi di Fiji serta mendorong rezim junta militer di Fiji untuk melaksanakan pemilu yang demokratis.

Analisis Peran Australia Dalam Krisis Politik Fiji

            Suatu negara memerlukan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, atau militer. Suatu negara yang masuk menjadi anggota ke dalam suatu kawasan akan sangat mudah untuk menjalin berbagai macam kerjasama tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan Australia. Australia tidak menjadi anggota di seluruh kawasan, ini merupakan sebuah hambatan bagi Australia untuk menentukan posisi kebijakan luar negrinya. Pergantian pemerintahan Australia yang berasal dari partai yang berbeda memberikan corak tersendiri bagi politik luar negeri Australia dari waktu ke waktu. Perbedaan ini dapat dilihat dalam hubungan Australia dengan negara- negara di sekitarnya, khususnya dengan negara- negara di Pasifik Selatan yang memiliki letak geografis yang sangat dekat dengan Australia. Namun demikian, perbedaan warna tersebut tetap disatukan dengan dasar politik luar negeri Australia yang internasionalisme (partai liberal) dan regionalisme (partai buruh).

                 Di bawah pemerintahan partai buruh, kebijakan luar negeri Australia lebih konsisten ke arah regionalisme. Ini berarti bahwa Australia mencoba mengubah posisi negara dari negara barat menjadi negara kawasan tanpa menghilangkan budaya dan identitas Australia. Hal ini dapat dianalisis dari bagaimana sikap pemerintah Australia di bawah kepemimpinan John Howard dan Kevin Rudd dalam konflik Fiji. Pada awal kudeta, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta agar Australia melakukan intervensi dengan tujuan membantu pemerintah Fiji menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh John Howard karena  Australia tidak ingin ikut campur dalam krisis politik di Fiji. Walaupun demikian, ia tetap mengecam tindakan kudeta militer di Fiji yang dianggap melanggar demokrasi konstitusional. Namun, ia tetap tidak melakukan apapun untuk Fiji walau sesungguhnya kekacauan di Fiji dapat memberikan efek domino dan dapat mengancam keamanan dan pertahanan Australia.

            Berbeda halnya ketika Australia dibawah pemerintahan Kevin Rudd yang pada bulan September 2009, Australia bersama dengan pemimpin negara- negara Persemakmuran khususnya di wilayah Pasifik Selatan yang tergabung dalam Commonwealth Minister of Action Group (CMAG) secara bersama- sama mengucilkan Fiji. Selain itu, Australia dan negara- negara Pasifik Selatan anggota Pasific Island Forum (PIF) menghentikan segala bentuk bantuan dalam segala bidang, kecuali bantuan untuk pemulihan demorasi Fiji. Di samping itu, sebagai sanksi dari pengikaran janji  Frank Bainimarama, Fiji tidak akan diikutsertakan dalam semua pertemuan antara pemerintah commonwealth dan perwakilan Fiji di di sekretariat commonwealth akan dihentikan. Tindakan Australia dalam krisis politik Fiji ini menunjukkan bahwa Australia peduli dan ingin berperan dalam menangani krisis politik dan keamanan negara- negara di kawasan sekitar negara Australia. Hal ini juga merupakan bentuk dari sistem politik demokrasi yang dianut oleh Australia. Australia berupaya agar negara yang tergabung di PIF dapat memberikan suara dan bergabung untuk memecahkan masalah salah satu negara anggotanya.

            Keikutsertaan Australia dalam Pasific Island Forum (PIF) bersama dengan negara-negara lainnya di kawasan Pasifik Selatan menjadi bentuk regional security Australia, yaitu upaya menjaga pertahanan dan keamanan Australia dengan mengontrol atau mengendalikan kekuatan- kekuatan yang dianggap potensial mengancam keamanan Australia yang dalam situasi apapun dan kapanpun dapat berubah menjadi agresif dengan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Di samping itu, hal ini sebagai bentuk self- reliance defence policy yang bertujuan sebagai penangkal kekuatan atau pengaruh buruk ke wilayah Australia. Kawasan di sekitar Australia yang stabil tentunya tidak akan memberikan ancaman keamanan dan pertahanan bagi Australia. Situasi yang kini tidak stabil di Pasifik Selatan akibat krisis politik Fiji menyebabkan Australia bertindak sedikit lebih keras kepada Fiji. Sebagai negara yang memiliki salah satu pilar demokrasi dalam kehidupan bernegaranya, Australia mendesak Fiji agar melakukan pemilu yang demokratis. Namun, Australia masih tetap mencemaskan keamanan wilayahnya yang kapanpun juga dapat terancam karena efek domino di negara- negara Pasifik Selatan yang mungkin saja dapat terjadi di awali dengan kudeta militer yang terjadi di Fiji.

 

n l� ty<����an lang=IN style=’font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-ansi-language:IN’> yang kecewa atas sikap pemerintah Fiji. Hal ini dilakukan akibat pengingkaran janji yang telah dilakukan oleh Frank Bainimarama.[2]

 

            Pada awalnya, Frank Bainimarama telah berjanji untuk menyelenggarakan pemilu demokratis pada bulan Maret 2009. Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya selalu mendorong Fiji untuk segera melaksanakan pemilu yang lebih demokratis. Namun Perdana Menteri sementara Fiji, Marsekal Vorege Bainimarama menyatakan mereka akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014. Hal ini guna memungkinkan road map (peta jalan)atau rencana mereka diterapkan. Peta jalan tersebut termasuk undang-undang dasar baru serta pembaruan layanan masyarakat[3]. Dengan adanya sanksi tersebut, maka Fiji tidak berhak mendapatkan bantuan Persemakmuran dalam segala bidang.CMAG yang merupakan kelompok negara persemakmuran beserta PIF, forum negara-negara Pasifik Selatan memutuskan untuk menutup semua bantuan yang mungkin diterima oleh Fiji, kecuali bantuan yang ditujukan untuk memfasilitasi pemulihan demokrasi di Fiji. Fiji tidak akan diikutsertakan dalam semua pertemuan antar pemerintah Persemakmuran. Semua perwakilan Fiji di sekretariat Persemakmuran akan dihentikan.

            Pada dasarnya, Australia selalu berusaha dan berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dan  bersifat terbuka terhadap Fiji. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan demokrasi di negara tersebut. Namun, pada bulan November 2009, Frank Bainimarama justru melakukan tindakan Persona non grata terhadap High Comissioner Australia di Fiji, James Bartley. Frank Bainimarama beralasan bahwa pejabat Australia tersebut telah mencampuri urusan dalam negeri Fiji. PM Australia, Kevin Rudd merasa sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh rezim pemerintahan militer tersebut.[4] Dikarenakan kecewa, Australia bahkan menjatuhkan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Fiji.[5] Hal ini adalah  sebagai bentuk respon atas tindakan pengusiran diplomat Australia dari Fiji. Meskipun demikian, Australia selalu berupaya untuk melakukan pendekatan konstruktif dan dialogis terhadap Fiji. Langkah-langkah keterbukaan  telah banyak ditempuh oleh Australia sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi di Fiji. Hal ini dilakukan oleh Australia baik secara bilateral antara kedua negara maupun melalui forum-forum seperti PIF. Australia dan negara-negara yang tergabung dalam Forum Pasifik Selatan dan Persemakmuran tetap menekankan kembalinya demokrasi di Fiji serta mendorong rezim junta militer di Fiji untuk melaksanakan pemilu yang demokratis.

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s