SEEKING A STATE OF ONE’S OWN: AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING ETHNIC AND SECTARIAN CONFLICTS oleh: Ronnie D. Lipschutz

          Di dalam tulisannya, Seeking State of One’s Own: Analytical Framework for Assessing Ethnic and Sectarian Conflicts, Ronnie Lipschutz mengajukan preposisi awalnya bahwa konflik etnis dan sektarian disebabkan oleh dua permasalahan, yaitu permasalahan domestik (dalam negeri) serta permasalahan internasional.

 

          Lipschutz menyebutkan bahwa penyebab konflik etnis dan sektarian pertama,disebabkan oleh adanya persaingan untuk memperoleh kekuasaan di tingkat negara (struggle for state power). Kedua, konflik etnis dan sektarian semata-mata tidak hanya disebabkan oleh permasalahan konfigurasi domestik di dalam negara tersebut, tetapi juga bisa menjadi hasil dari proses global dan kekuatan yang bergesekan dengan konfigurasi kekuatan domestik di dalam negara tersebut.

                       Namun, di dalam tulisannya ini, Lipschutz lebih menyoroti pada preposisi awalnya yang pertama, yakni konflik etnis dan sektarian merupakan konflik mengenai perebutan kekuatan di dalam negara dan kekuasaan (conflict over state power and control). Konflik etnis dan sektarian, menurut Lipschutz merupakan permasalahan perebutan kekuasaan (power), status, dan kekayaan (wealth). Dengan kata lain motif utama dari adanya konflik tersebut adalah untuk mendapatkan kekuatan politik, status sosial, dan sumberdaya ekonomi. Etnisitas dan agama oleh Lipschutz hanya dianggap sebagai cognitive frameworks untuk memobilisasi massa dibalik tujuan spesifik tersebut.

            Lipschutz kemudian menjelaskan asal mula permasalahan ekonomi yang kemudian menyebabkan perpecahan nasional dengan nuansa etnisitas ataupun agama.

Lipschutz memulai penjelasannya dengan menyebutkan berkembangnya konflik intra-negara (intrastate conflict) adalah setelah diakhirinya Perang Dingin dan upaya Amerika Serikat dalam kaitannya dengan proses globalisasi dan liberalisasi. Hal ini dimulai dengan adanya Bretton Woods system. Globalisasi, seperti yang dituliskan oleh Lipschutz adalah sebuah proses liberalisasi, integrasi, dan pembangunan dengan membantu perkembangan perpindahan modal (fostering capital mobility) dan mengurangi intervensi pemerintah ke dalam pasar. Pemerintah juga dilarang untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, dengan mengurangi pengeluaran sosial, seperti misalnya menarik subsidi BBM di tengah-tengah masyarakat.  Sebagai hasilnya, fungsi distributif yang dimiliki oleh negara dikurangi atau dieliminasi dan hal ini menyebabkan ketidakpuasan. Ketimpangan ini kemudian menimbulkan “golongan dominan (mayoritas)” yang diuntungkan dari keadaan tersebut.

            Dalam menyajikan kerangka kerja analisanya, Lipschutz menempatkan dirinya terpisah dari mainstream tentang apa itu konflik etnik. Ia bahkan menyajikan lima tanggapan umum (Lipschutz menyebutnya sebagai “teori”) tentang etnisitas. Ada yang beranggapan bahwa, pertama, etnisitas adalah hal yang biologikal. Adalah hal yang wajar dan bersifat biologis bahwa manusia tidak diciptakan sama, sehingga menurut anggapan ini, ketegangan etnis yang kadang muncul adalah hal yang “alamiah”. Pandangan yang kedua adalah apa yang pernah disebutkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Warren Christopher dan yang lainnya adalah masalah primordialitas yang sering dijadikan acuan dan catatan-catatan atas kemunculan politik etnis, dan kadang kala kebencian diantara primordial yang terakumulasi ini diiringi dengan kekerasan. Hal ini dicontohkan oleh Lipschutz dalam kasus Kroasia dan Serbia yang berkaitan dengan masalah sejarah.n

            Teori ketiga, yaitu etnisitas hanyalah merupakan imagined community. Pandangan ini beranggapan bahwa etnisitas dan kesadaran etnis dianggap sebagai “intellectual projects” dari kaum terpelajar burjois untuk mendirikan sebuah “high culture” yang membedakan dengan yang lainnya. Namun etnisitas dalam hal ini tidak bersifat violent. Pandangan yang keempat disebut sebagai perspektif defensif. Dalam hal ini timbul pemikiran bahwa politisisasi identitas kelompok ataupun “etnisitas” dan “konflik etnik” merupakan bentuk pertahanan diri (self-defense). Pandangan yang terakhir memandang masalah etnisitas adalah sebagai bentuk instrumental: etnisitas adalah hasil dari rancangan yang didesain untuk menangkap state power and control.

            Lipschutz menentang tanggapan yang mengnggap etnisitas adalah hal yang biologikal. Ia berpendapat bahwa etnisitas adalah sesuatu yang socially constructed. Ia menggunakan dua pijakan  bahwa, pertama, manusia bersifat egoistik, karena ia setiap individu menyadari dan menempatkan dirinya di dalam dunia ini. Namun, meskipun begitu Lipschutz menganggap bahwa ada hubungan yang relational dalam hubungan individu tersebut dengan individu lain yang memiliki identitas yang sama maupun dengan identitas yang berbeda darinya. Dengan dua pijakan ini, Lipschutz memandang bahwa identitas seseorang adalah sarana untuk menempatkan dirinya di dalam sebuah setting sosial.

            Dalam istilah yang paling umum, identitas dapat dikarakterisasikan sebagai hal yang bersifat cognitive dan material, sebagai sarana menempatkandirinya di dalam masyarakat dan social division of labor. Oleh karena itu, Lipschutz berpendapat bahwa identitas memiliki fungsi pada tiga level.

Pertama, identitas “membuat spesifikasi” tentang peran individu, siapa individu tersebut, mengapa ia ada di dalam sebuah komunitas, dsb. Kedua, identtas berhubungan dengan sebuah kelompok. Ketiga, identitas berhubungan diantara kelompok-kelompok yang berbeda untuk bekerja bersama-sama. Dengan menggunakan tiga fungsi dari identitas ini, Lipschutz menyebutkan tentang masalah distribusi yang kemudian disebut sebagai “social contract” (kontrak sosial). Kontrak sosial ini kemudian menjadi sebuah bagian kritis tentang nasionalisme.

            Nasionalisme sendiri menurut Lipschutz secara umum adalah bentuk kongruen antara “nation” dan “state”, dimana “state” sebuah kesatuan ikatan teritorial yang bersifat juridis, dan “nation” merupakan sekelompok orang yang didefinisikan oleh atribut tertentu yang sama.Lipschutz beranggapan ada dua faktor kognitif yang berperan dalam masalah nasionalisme etnis, pertama mengenai permasalahan ekonomi yang bersifat liberal dalam dunia yang terglobalisasi, serta yang kedua, yaitu adanya faktor sejarah mengenai perbedaan etnis itu sendiri. Lipschutz kemudian mengungkapkan bahwa identitas dalam kaitannya dengan nasionalisme, yaitu menuntut sebuah “state of its own”. Lipschutz juga menambahkan bahwa liberalisme ekonomi memberikan premium pada hak-hak individu dan pembangunan.

            Liberalisme ekonomi juga kadang diiringi oleh liberalisasi politik. Dalam hal ini semua individu bebas berpartisipasi secara equal dalam bidang ekonomi kekuatan politik. Namun, pada kenyataannya di banyak negara, hal ini pada akhirnya dikuasai oleh kelompok dominan yang ditempatkan lebih baik dan mampu untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang diciptakan dari liberalisasi ekonomi ini. Sebagai hasilnya adalah ketidakpuasan yang timbul diantara kelompok-kelompok yang merasa tidak diuntungkan, yang identitasnya sering didefinisikan dalam istilah etnik dan sektarian dan kemudian menjadi “alat” untuk membentuk “state of their own”.

            Dalam hal ini kemudian dikenal apa yang disebut sebagai Political Entrepeneurs, yang mencoba untuk memobilisasi massa dalam mendukung perjuangan mereka dengan elit yang lain untuk kekuatan politik, status sosial, dan sumberdaya ekonomi. Lipschutz kemudian menegaskan apa yang dimaksud dengan Political Entrepeneurs, konsep ini datang dari teoris pilihan rasional yang berpendapat bahwa hanya individu-individu yang dapat menyediakan insentif yang sesuai kepada anggota kelompok potensial akan mampu untuk memobilisasi massa sebagai the followers. Dalam bagian lain, Lipschutz menyebutkan bahwa  Political Entrepeneurs dengan sangat baik dilakukan oleh orang-orang yang mampu mengembangkan atau membawa “cerita” yang masuk akal tentang bagaimana dan mengapa keadaan sosial tertentu terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk “memperbaiki” keadaan tersebut.

 

            Sebagai intinya, Lipschutz mengungkapkan analisa kerangka kerjanya bahwa penyebab konflik etnis dan sektarian adalah masalah “struggle for state power” yang memperebutkan pengaruh kekuatan politik, status sosial dalam masyarakat, serta kekayaan ekonomi, yang mana masalah etnisitas maupun identitas digunakan sebagai cognitive frameworks untuk memobilisasi massa. Menurut Lipschutz permasalahan ekonomi yang terliberalisasi dan fenomena globalisasi merupakan salah satu penyebab fragmentasi nasional, serta ditambah dengan faktor sejarah. Liberalisasi ekonomi ini seringkali diiringi dengan liberalisasi politik yang seringkali didominasi oleh kelompok mayoritas. 

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s