I. Demografi dan Stratifikasi Sistem Pendidikan Jepang

Ketika Jepang membuka diri terhadap dunia pada tahun 1868, salah satu prioritas utama pemerintah pada masa itu yaitu mencapai standar pendidikan Barat dalam science dan pendidikan[1]. Reformasi sistem pendidikan Jepang secara utama berbasiskan pada model Jerman dan Perancis. Pasca PD II, Amerika melakukan reformasi sistem pendidikan Jepang dari sistem 6-5-3-3 menjadi 6-3-3-4 berdasarkan sistem Amerika. Jepang merupakan salah satu negara dengan populasi berpendidikan terbaik, dengan 100% terpenuhinya standar wajib sekolah dan 0% tingkat buta huruf. Meskipun tidak diwajibkan, tingkat SMA mencapai 96%, dengan 2% tingkat dropout yang semakin menurun. Sekitar 46% lulusan SMA melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi[2]. Pendidikan merupakan investasi penting dalam masyarakat Jepang karena tingkat pendidikan mempengaruhi pencapaian karir dan penghasilan di masa depan. Jalannya sistem pendidikan  dan kurikulum dipantau secara serius oleh Menteri Pendidikan Jepang dalam mempertahankan standar pendidikan yang berkualitas tinggi.

Dalam kurikulum sistem pendikan SMA terbagi atas 2 jenis, yaitu kejuruan (siswa dipersipakan untuk masuk dalam dunia kerja, dengan pembekalan keahlian pertanian, industri, dan bisnis) serta umum (siswa dipersiapkan untuk masuk dalam jenjang universitas). Namun pembedaan ini bersifat kabur karena pada akhirnya siswa dalam menentukan pilihan tidak berdasar pada latar belakang pendidikan SMA nya. Pemahaman luas yang berkembang yaitu struktur pendidikan Jepang merupakan suatu bentuk “turnamen” yang menentukan masa depan seseorang, remaja yang gagal dalam menempuh pendidikan diyakini akan gagal dalam menempuh tantangan hidup kedepan.

  1. 1.                  Dua Tipe Pendidikan: Akademik and Vocational

Dalam institusi perguruan tinggi, waktu tempuh pendidikan terbagi atas dua golongan, yaitu gelar 4 tahun dan 2 tahun. Institusi pendidikan tinggi dengan jenjang 4 tahun terbagi atas 3 tipe: Universitas negeri (dukungan finansial pemerintah. Ex: Tokyo dan Kyoto University), Universitas swasta dalam jumlah kecil dengan dukungan pemerintah daerah atau kota, serta universitas dan kampus swasta ternama (Ex: Waseda dan Keio Universities). Lebih dari 600 perguruan tinggi Jepang merupakan perguruan tinggi swasta, dengan beragam kualitas universitas dan lulusan.

  1. 2.                  Ideologi Pendidikan Credentialism

Dalam jenjang pendidikan tinggi, peringkat universitas menentukan prestige dan reputasi terhadap sertifikasi dan posisi dalam hirarki dunia kerja. Perusahaan besar dan lembaga pemerintahan memiliki kultur untuk mempromosikan jabatan pegawai berdasar atas asal lulusan universitas. Kondisi inilah yang mendorong kandidat untuk menentukan masa depan pendidikan lebih berdasar atas nama universitas diabandingkan dengan kualitas disiplin atau ketertarikan dalam disiplin tertentu.

            Dalam jenjang SMP, siswa terpacu untuk masuk dalam SMA tertentu yang memiliki predikat baik dalam mencetak kandidat universitas tertentu. Oleh karenanya, semakin baik kualifikasi SMA akan semakin menentukan tingkat kesulitan dalam ujian penerimaannya. Dalam pendidikan Jepang dikenal istilah “examination hell”.

  1. 3.                  Komersialisasi Pendidikan Jepang

Pendidikan di Jepang merupakan bisnis mahal yang menguntungkan. Orang tua harus menyediakan dana pendidikan di level SMA dan unversitas. Pendidikan universitas di Jepang lebih dikategorikan sebagai private previlege dibandingkan dengan komoditas publik. Universitas negeri hanya seperempat dari seluruh universitas yang ada. Biaya universitas mencapai 10% lebih besar dari rata-rata pendapatan nasional. Beasiswa yang diberikan pemerintah dirasa tidak dapat mencukupi pembiayaan perkuliahan, mengingat universitas-universitas Jepang terpusat pada kota-kota metropolitan dengan biaya hidup dan transportasi yang tinggi, terutama bagi mahasiswa luar daerah.

Kesediaan orangtua dalam investasi pendidikan terbaik bagi anak menggerakkan kemunculan “shadow education”, yaitu pendidikan informal di luar sekolah. Terdapat industri pendidikan (berupa industri ujian) yang mengendalikan dan meraup keuntungan melalui extra school education, yaitu berupa sekolah-sekolah juku yang terbagi dari skala kecil hingga besar, institusi privat dari kecil, home based, dan pivate tutorial arrangements. Sedikitnya dua pertiga dari populasi pria yang lahir pada tahun 1971 dan 1975 telah mengikuti juku, dengan memanggil pengajar privat maupun bentuk “shadow education” lain.

Kebijakan menteri pendidikan di tahun 2001 yang meciptakan kebijakan sekolah 5 hari yang ditujukan untuk menyediakan waktu luang lebih bagi siswa di luar sekolah, justru menjadi peluang besar bagi perkembangan bisnis pendidikan di hari Sabtu. Dalam pendidikan Jepang dikenal sistem hensachi, yaitu formula statistik yang dtujukan untuk mengukur hasil prediksi ujian dan kelulusan dlam ujina masuk sekolah atau universitas tertentu. Sistem ini secara luas dipergunakan hingga tahun 1992, menteri pendidikan memberlakukan kebijakan pelarangan atas sistem hensachi ini di tahun 1993 seiring dengan meningkatnya komersialisasi pendidikan di masa itu. Namun ketertarikan siswa terhadap tes prediksi keluluasan dan komparasi yang tetap tinggi dan tetap mengikuti hensachi di luar sekolah.

  1. 4.                  Interaksi antara School-Business

Perusahaan-perusahaan di Jepang menjalankan praktik rekrutmen fresh graduates melalui unit-unit pembimbing konseling sekolah. Oleh karenanya sekolah-sekolah secara intens menjalin hubungan kerjasama dengan komunitas bisnis dalam menyediakan penempatan kerja bagi siswa-siswanya. Melalui asistensi sekolah, siswa yang ingin memperoleh pekerjaan pada umumnya mencari dan mengikuti serangkaian ujian penerimaan kerja di beragam perusahaan di akhir tahun masa sekolah.

Sistem rekruitmen ini secara legal didukung oleh revisi Empoyment Stabilization Law 1949, yang secara luas dijalankan pada tahun 1960 dan 1970, dengan memberikan kesempatan kepada penyedia lapangan pekerjaan untuk memilih sekolahyang ingin mereka kirimi formulir aplikasi dan informasi pekerjaan. Jika perusahaan tidak puas dengan kualitas karyawaan dari sekolah tertentu, perusahaan memiliki hak untuk berpindah pada sekolah lain. Oleh karenanya, antar sekolah dan guru saling melalukan kompetisi dalam menjaga dan memperluas jaringan rekruitmen dengan beragam perusahaan.

  1. 5.                  Artikulasi  Class Lines

Sistem pendidikan secara mendasar ditujukan untuk menyediakan ruang bagi mobilitas sosial dan menunjukkan kesetaraan sosial diantara keberagaman kelas sosial yang ada. Namun sebagian besar masyarakat Jepang meyakini bahwa sistem pendidikan lebih merupakan suatu sistem yang tidak fair, dalam area kekayaan, pekerjaan dan gender.

Sosialisasi dalam keluarga memberikan pengaruh besar terhadap artikulasi kelas sosial dalam pendidikan Jepang. Siswa yang berasal dari daerah perkotaan pada umumnya memiliki kemampuan lebih dalah hal tata bahasa dibanndingkan dengan siswa yang berasal dari wilayah pinggiran. Ambisi pendidikan anak perempuan pada umumnya dipengaruhi oleh garis posisi pekerjaan ayahnya. Nilai-nilai orientasi ibu turut memberikan pnegaruh besar terhadap aspirasi anak perempuannya.

Semangat pelajar SMA di Jepang pada umumnya berbeda antara sekolah berperingkat tinggi dan rendah. “Examination hell” dapat menjadi gambaran dari kondisi ini. Pelajar di kota-kota metropolitan dengan perolehan nilai hensachi tinggi pada umumnya lebih serius dalam menempuh jenjang pendidikan diiringi dengan kerja keras di luar jam sekolah sebagai pekerja part timer. Sebaliknya, pelajar dengan perolehan nilai hensachi rendah lebih cenderung realistis dengan fenomena droputs.

Penelitian di Osaka mengidentifikasi 4 tipe subkultural pelajar SMA. Pertama, orientasi tinggi terhadap perolehan pendidikan. Kedua, menjalin hubungan persahabatan dan mengisi waktu dengan bersenang-senang dengan kawan sekolah. Ketiga, orientasi pada aktivitas sosial, organisasi dan aktivitas pelajar. Keempat, rendahnya semangat belajar dan keterlibatan dalam aktivitas dan event sekolah. Dalam menghadapi kodisi keempat, di Jepang sedikitnya terdapat seribu sekolah sore yang diadakan dalam mengakmodasi siswa disadvantage, siswa bermasalah, mantan penderita “school phobia”, siswa dropout dan siswa disable.

Pertama, latar belakang kelas sosial dan pekerjaan keluarga sangat mempengaruhi kemampuan dalam menlanjutkan ke jenjang SMA. Kedua, larat belakang SMA turut mempengaruhi kemampuan dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ketiga, pelajar dari kelas sosial tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalma menlajutkan pendidikan ke jenjang universitas.

  1. I.                               Kendali Pemerintah atas Pendidikan

Sistem pendidikan Jepang dikarakteristikkan dengan tingginya sentralisasi dan dominasi pemerintah dalam pendidikan. Pola ini terbentuk berdasarkan fakta bahwa sistem pendidikan modern Jepang dibangun pada seperempat abad 19 terakhir dengan inisiasi menteri pendidikan masa itu. Sistem pendidikan ini mengalami desentralisasi pasca PD II, dengan proses liberalisasi pendidikan, namun juga tidak terlepas dari kontrol pemerintah kota dan institusi sekolah. Bahkan hingga saat ini, menteri pendidikan memiliki kendali dalam kontrol content dan tone buku-buku panduan sekolah, supervisi kurikulum pendidikan, dan dalam administratif universitas.

Menteri pendidikan memiliki kuasa dalam menyensor isi dari seluruh buku teks yang beredar di sekolah. Pasca PD II, sistem text book nasional dihapuskan dan beragam penerbit buku bermunculan. Menteri pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa buku yang beredar haruslah mendapat pengesahan dari kementrian pendidikan sebelum diedarkan.

Buku-buku yang telah mendapat pengesahan, dalam pemilihan penggunaannya di kelas, tetap harus berdasar pada persetujuan guru, sekolah, komite pendidikan kota, negara, dan kementerian pendidikan.

Menteri pendidikan memiliki kendali dalam mengontrol substansi kurikulum pendidikan, gakushu shido yoryo yang hasru dipatuhi sekolah. Salah saatu kebijakan ini yaitu berupa kebijakan sekolah lima hari dalam seluruh sekolah pemerintah, penilaian terhadap siswa tidak hanya berdasar pada hasil namun juga berdasar pada proses.

Kekakuan, kekerasan, dan kontrol yang ketat mulai meningkat dan mendominasi sistem pendidikan di Jepang sejak tahun 1970an dan 1980an hingga kini. Sekolah mengamanatkan para tenaga pengajar untuk mengkontrol siswanya dengan lebih ketat. Namun tidak semua guru-guru di Jepang menerapkan cara ini dalam sistem pengajarannya. Beberapa tenaga pengajar menentang dan mencoba menggunakan struktur liberal yang cenderung lebih longgar dan bebas seperti model pendidikan di Amerika. Mereka menamakan pola ini sebagai demokasi pendidikan. Para guru yang menganut cara ini dengan sungguh-sungguh berfokus pada perkembangan kecerdasan siswanya, namun mereka sedikit khawatir akan perkembangan potensi muridnya yang terbatasi dan ingin sekali memperkenalkan metode pengajaran yang inovatif kepada kebanyakan guru di Jepang yang masih menggunakan cara-cara yang keras. Berikut terdapat bentuk-bentuk kontrol berlebihan yang dilakukan para guru, antara lain: Penerapan etika militer dan regulasi sekolah yang bersifat mendetail. Hukuman fisik di Jepang bersifat illegal. Guru memiliki hak untuk memberikan hukuman fisik pada muridnya, jika mereka menyalahi aturan yang sudah ditetapkan sekolah.

  1. II.                            Dampak Kekakuan Penerapan Sistem Pendidikan Jepang

Regulasi pada sekolah di Jepang sering mengundang kontroversi. Hal ini karena peraturan dibuat hingga mendetail, bahkan hingga hal-hal sepele yang dapat dikatakan tidak penting, seperti pembatasan panjang dan warna rambut, model pakaian, ukuran dan model tas sekolah, sepatu dan lain-lain. Dampak regulasi pendidikan Jepang antara lain: Ijime (senioritas), dilakukan kelompok siswa mayoritas kepada kelompok siswa minoritas dengan menghina, memalukan bahkan menyiksa. Ijime juga berlaku saat para siswa baru masuk pada kegiatan ekstrakulikuler sekolah.

Regulasi pendidikan yang ketat membuat siswa menjadi phobia dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Para siswa yang mengalami phobia sekolah menolak untuk masuk sekolah dan lebih memilih tinggal di rumah dan bersembunyi di dalam kamar tidurnya. Mereka mengalami kecenderungan autis, mereka juga tidak melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Dropouts juga menjadi masalah yang muncul, para guru tidak segan–segan memberi hukuman berat kepada siswanya termasuk dropouts. Droupouts adalah dikeluarkannya siswa dari sekolah sebelum selesai masa studi karena melanggar peraturan sekolah. Banyak korban droupouts menjadi frustasi dan untuk menyembuhkan mereka biasanya para orangtua memasukkan anak-anak mereka ke pusat-pusat rehabilitasi. Disana anak-ana akan dibimbing dan dibantu untuk sembuh dari frustasi. Inti dari program di rehabilitasi adalah pengembalian semangat belajar dan tingkat kepercayaan diri seorang anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Japan Guide, Education, <http://www.japan-guide.com/e/e2150.html>, 1 Desember 2009                                   

[2]  Abe, Namiko, The Jepanese Education System- Education in Japan,<http://japanese.about.com/od/japaneselessons/a/061000.htm>, 1 Desember 2009 

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s