Pertanian Korea Selatan

            Isu yang unnegotiable  bagi Korea Selatan adalah mengenai persoalan subsidi pertanian. Walaupun banyak dari negara berkembang yang menuntut penghapusan subsidi di bidang pertanian bagi negara maju, akan tetapi masalah ini merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi Korea Selatan. Bukan hanya menyangkut bidang pertanian saja, akan tetapi juga menyangkut persoalan politik (stabilitas politik dalam negeri) serta masyarakat Korea Selatan sendiri, khususnya bagi para petani yang jumlahnya sekitar 30 % dari jumlah total penduduk Korea Selatan[1]. Ketidakstabilan politik ini ditengarai oleh rakyat Korsel yang melakukan aksi protes besar-besaran[2]. Puncak dari peristiwa ini ditandai oleh tindakan bunuh diri oleh 2 orang petani Korsel[3]. Hal ini menunjukkan betapa sengsaranya para petani di Korea Selatan apabila subsidi ini dihapuskan. Sementara pemrotes lainnya mendesak pemerintah agar tidak menghapuskan subsidi pertanian dan justru memberikan lebih banyak lagi subsidi kepada para petani[4]. Permasalahn mengenai isu pertanian ini bahkan menimbulkan kericuhan di dalam tubuh parlemen[5].

Persoalan ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena jika dilihat dari sejarah negara Korsel sendiri, Korsel bertumpu pada sektor pertanian. Perang Korea (1953), bisa jadi merupakan kebangkitan kembali pembangunan pertanian di Korea Selatan. Republik Korea yang porak poranda akibat perang ditata kembali untuk menjadi punggung perekonomian masyarakat, terlebih masyarakat perdesaan yang menyandarkan kepada pertanian Sebab setelah perang, kebanyakan warga Korea tidak memiliki rumah, lahan pertanian, fasilitas irigasi untuk mengairi sawah dan ladang, dan pohon-pohon di gunung. Selain itu, mereka juga tidak memiliki makanan untuk survive, harapan untuk hidup, dan sumberdaya alam. Namun demikian Korea tetap memiliki rakyat, di mana 30 persen dari sekitar 40 juta warga Korea adalah petani[6].

Di tingkat pembangunan pertanian, kebijakan pasca perang adalah: (1) Pemerintah menyediakan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan lain-lain; (2) di level masyarakat dilakukan pendidikan dan pelatihan, dan (3) pada level Pemerintah dikeluarkan beberapa insentif antara lain: (a) Pajak khusus pertanian dan Pajak khusus pendidikan. Kemudian memasuki abad 20, terjadi perubahan kebijakan di mana pertanian diarahkan kepada: (1) Kesejahteraan masyarakat pedesaan; (2) ramah lingkungan; (3) terintegrasi dengan pembangunan masyarakat pedesaan. Selain itu, sebelumnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain yaitu memberikan kemudahan finansial dengan membentuk: (1) Farm Land Management Fund Law; dan (2) Farm Land Bank Law. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, jelaslah mengapa Korsel ingin tetap mempertahankan subsidi pertaniannya agar tidak membunuh para petaninya yang jumlahnya hanya sekitar 30% dari penduduk Korsel (yang lebih dari 40 juta jiwa) yang sebagian besar masih sangat berpegang pada sistem pertanian tradisional. Mereka masih terikat dengan kepercayaan bahwa nenek moyang mereka adalah petani dan secara tradisional, gaya hidup sehari-hari masyarakat merupakan gaya hidup petani[7].

Basis kekuatan ekonomi Korea Selatan untuk saat ini sangat bertumpu pada sektor industri. Apabila Pemerintah Korea Selatan mencabut subsidi pertanian, maka hal ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi sektor pertanian  Korsel. Sektor pertanian di Korea Selatan hanya sebesar 30%, sedangkan selebihnya bertumpu pada sektor jasa dan perindustrian. Sehingga dikhawatirkan apabila subsidi dicabut, maka kesejahteraan para petani akan terancam sehingga mereka tidak mampu lagi mengolah lahan pertaniannya. Lebih dari itu, persoalan ini akan mengancam kehidupan dan kemajuan masyarakat pedesaan yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian tradisionalnya. Hal ini dapat menimbulkan collapsed bagi perekonomian masyarakat pedesaan. Karena basis kekuatan ekonomi mereka tidak bisa berjalan. Didasarkan pada realita tersebut, maka ketahanan pangan rakyat Korea Selatan dapat terancam karena dikhawatirkan para petani justru akan beralih ke sektor industri (menjadi buruh industri).

Jadi, agenda utama Korea Selatan pada putaran Doha adalah tetap mempertahankan subsidinya di bidang pertanian. Hal ini juga merupakan bentuk proteksi pemerintah Korsel terhadap produk-produk pertaniannya. Agar produk-produk pertaniannya tidak jatuh (collapsed) di pasaran dunia dengan banyaknya produk-produk pertanian dari negara-negara maju, seperti AS dan Uni Eropa.


[1] Indonesia Institute for Public Policy and Development Studies, Brighten Institute 2008

[6] Indonesia Institute for Public Policy and Development Studies, Brighten Institute 2008

[7] Ibid

This entry was posted in Kontempo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s